Oct 7, 2003
Adian Silalahi

DENGAN SENTUHAN KEMANUSIAAN MEREBUT HATI RAKYAT PERANCIS

Duta Besar RI untuk Republik Perancis, Adian Sialahi, adalah orang kedua yang ketika akan dilantik harus menyampaikan misi dan visinya sebagai duta besar di depan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.  Tugas utamanya adalah memulihkan kepercayaan rakyat Perancis kepada Indonesia, setelah terjadinya kemelut ekonomi, politik dan beberapa kerusuhan yang terjadi di Indonesia.  Ia berkewajiban memulihkan hubungan kedua negara.   Dengan sentuhan kemanusiaannya, ia berhasil mengubah opini rakyat Perancis, bahwa Indonesia juga sebuah negara yang melaksanakan hukum dengan baik.

Siapa Adian Silalahi
Selesai pendidikan universitas, ia melamar ke Departemen Luar Negeri pada 1969.  Untuk pertama kalinya ia ditempatkan di Washingoton DC, lalu di Wina, Bangkok dan New York (Perwakilan Tetap RI di PBB).  Kembali ke Jakarta ia menjabat Direktur hubungan multilateral.  Sudah itu ditempatkan di Jenewa sebagai deputi Wakil Tetap RI di PBB.  Menyusul penempatannya sebagai Duta Besar Brazil merangkap Peru dan Bolivia.  Dari sana ia mendapat tugas baru sebagai Direktur Jenderal Asean.  Kemudian barulah diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Republik Perancis pada 2001.

Ia dilahirkan di Huta Silalahi, di tepi Danau Toba, Tapanuli Utara pada 1942.

Ketika ia harus menyampaikan misi dan visinya sebagai calon duta besar di Perancis, ia tidak merasa sedang diuji, dengan fit and proper test, yang sekarang sedang in di Indonesia.  Di dalam kertas kerja sebanyak 10-15 halaman ini ia menyampaikan apa yang menjadi tugas utamanya sebagai duta besar, yaitu memperbaiki dan memulihkan hubungan antara Indonesia dan Perancis yang menjadi buruk akibat Indonesia terlanda krisis moneter, berkurangnya investasi Perancis masuk ke Indonesia dan yang penting adalah usaha Perancis membantu Indonesia memulihkan ekonominya.

Ini berarti ia harus mengembalikan citra Indonesia yang baik di mata rakyat Perancis, karena selama masa itu Indonesia digambarkan kurang menyenangkan di mass-media di Perancis.  Memperbaiki hubungan kerja sama di bidang perdagangan/ekonomi. Dan mencari sahabat agar Perancis tidak mendukung orang-orang Indonesia yang menginginkan desintegrasi.

Sesudah perubahan Undang-undang dasar, maka tiap pengangkatan duta besar haruslah diketahui oleh DPR.  Dia orang kedua yang harus menyampaikan visi dan misi di depan Komisi I DPR-RI.  Ia sangat positif menilai cara ini, "karena anggota DPR juga harus tahu apa yang dilakukan seorang Duta Besar.  Mereka harus memberikan pertimbangan kepada Presiden dan Presiden harus menyampaikannya kepada negara tempat calon duta besar ini akan ditempatkan, sebagai persetujuan.

Langkah Kerja
Pada bulan pertama ia bertugas di Paris, ia mengumpulkan wartawan, yang ternyata mendapat respons baik.  Para wartawan ini menganggap keadaan di Indonesia belum pulih.  Untuk itu ia datangi para wartawan. 

Yang menguntungkan dewasa ini di Bali ada seorang Pemuda Perancis berusia 28 tahun yang ditahan seumur hidup karena kedapatan memasukkan narkotika ke Bali.   Lembaga Swadaya Masyarakat Perancis bekerja sama dengan media masa Perancis, membentuk opini, bahwa pengadilan di Indonesia dapat dibeli dan keadaan penjara kurang baik.

Kelurga ini diliput oleh banyak wartawan berbagai media ketika Dubes mengunjunginya, untuk mendapatkan penjelasan.  Sebab selama ini mereka meminta penjelasan, tetapi pihak KBRI tidak melayaninya.  Kini tibalah saatnya Dubes yang baru menjelaskannya.  Maka muncullah banyak pertanyaan baik dari keluarga maupun wartawan.  Dubes mencoba menjelaskan bahwa pengadilan di Indonesia juga memperlakukan tertuduh secara fair.  Setelah diterangkan, para wartawan dapat memahami bahwa di Indonesia pun ada proses hukum.  Dalam hal ini Dubes Adian Silalahi berusaha untuk mendekati LSM dan wartawan yang memperoleh informasi mengenai Indonesia sepotong-sepotong, agar mereka mendapat informasi yang utuh.  Demikian juga soal demokrasi dan hak-hak manusia yang ada di Indonesia dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, sehingga baik LSM maupun wartawan Perancis mengerti bahwa demokrasi sedang berjalan dan memerlukan proses belajar. Untuk itu memerlukan waktu lama.

Kepercayaan Pemberitaan

Duta Besar Adian Silalahi mempunyai program khusus bagi wartawan Perancis agar mereka dapat memahami perkembangan Indonesia dengan baik.   Malah kepada mereka disarankan untuk mengunjungi Indonesia.   Wartawan yang ingin datang berkunjung ke Indonesia mendapat dukungan dari Dubes Silalahi.

Kebijaksaaan yang ditempuh adalah merangkul mereka tanpa menjauhi.  Mereka sangat membantu dalam kerja sama, terutama agar akses ke informasi Indonesia ini lebih mudah.  Mereka tentunya sangat tertarik pada berita-berita yang berkenan di hati mereka, seperti berita penahanan seorang pemuda Perancis seumur hidup di Bali.  Dubes menjelaskan persepsi mereka tentang Bali, tentang letak penjara yang menurut mereka berada di tengah hutan dan banyak nyamuk. Dubes menjelaskan ini semua, bahwa di Bali sudah tidak ada hutan yang mereka bayangkan.  Kalau soal nyamuk di mana-mana di Indonesia memang ada nyamuk.  Untuk lebih meyakinkan mereka, Dubes juga membawa orang Perancis yang lama tinggal di Indonesia dan mengenal Indonesia, sehingga mereka percaya.

Banyak LSM di Perancis, menurut Dubes Adian yang mempunyai sasaran yang sangat sempit, tidak mengetahui sektor lain.  "Kita perlu kerja sama walaupun mereka misalnya hanya memperjuangkan hal-hal yang tidak adil.  Tetapi janganlah mereka hanya melihat satu sektor saja, supaya mereka juga melihat sektor yang lain, supaya lebih makro.  Dengan dialog dan tukar pikiran ke arah yang lebih besar.  Akhirnya mereka dapat menyimpulkan dengan baik."

Dubes Adian Silalahi juga menandaskan bahwa dengan keterbukaan sekarang ini, Indonesia tidak dapat menutup-nutupi hal-hal yang menurut Barat kurang baik.  Apabila mereka melihat hal-hal yang kurang baik, kita berikan masukan ini ke Indonesia, bahwa di Barat ada sikap seperti ini, yang harus kita tanggapi.   Selama ini Indonesia dianggap negatif.  Mereka menuntut agar hukum di Indonesia berlaku dengan baik.  "Saya tidak akan menutupi hal ini.  Saya juga tidak membela yang memang tidak benar.  Tapi saya berusaha meneruskan persepsi ini.  Mereka juga mengakui bahwa demokrasi dan penegakan hukum di Perancis sudah begitu lama dan maju.  Tetapi tugas saya adalah memadukan dua persepsi yang berbeda ini,"kata Dubes Silalahi.

Kecurigaan Wartawan/LSM
Untuk mempercepat informasi sampai ke tangan wartawan, Kedutaan Besar RI di Perancis membuat jaringan, terutama menyangkut hal-hal yang mereka perlukan untuk memberikan informnasi kepada publik Perancis.   Informasi dari Indonesia harus secepatnya disampaikan kepada mereka.  Sekali sebulan diadakan pertemuan untuk berbincang-bincang.  Secara kelompok.  Pada kesempatan ini wartawan dapat mengajukan pertanyaan apa saja untuk tukar pikiran.  Tugas Kedutaan adalah mencari informasi ke Indonesia.   Di luar itu Kedutaan Besar menggunakan komunikasi terbuka.

Ekonomi
Selama ini hubungan perdagangan dan ekonomi antara Indonesia dan Perancis berjalan baik.  Hanya karena terjadinya krisis moneter, maka investasi dari Perancis ke Indonesia menurun.  Sesudah itu hubungan menjadi pulih kembali seperti pada sebelum krisis terjadi.

Ia menilai perusahaan Perancis baik-baik, karena tidak angkat kaki ketika Indonesia dilanda krisis moneter.  Mereka yakin bahwa keadaan ini akan berlangsung sebentar saja.  Dan benar, karena sesudah 2000 keadaan mulai pulih kembali.  Banyak perusahaan Perancis baik di bidang pertambangan, perhotelan, perhubungan dan lainnya menikmati keuntungan.

Pada waktu itu Pemerintah Indonesia hanya menginginkan supaya perusahaan-perusahaan ini tidak menarik modalnya dari Indonesia.  Tugas dubes sekarang adalah mengajak perusahaan-perusahaan Perancis menambah investasi di Indonesia karena keadaan sudah kembali normal.  Di bidang pariwisata, Indonesia juga berusaha untuk menarik wisatawan Perancis sebanyak-banyaknya dengan menggalakkan promosi di Perancis.

Tenaga Kerja
Salah satu keperluan yang diinginkan Perancis adalah sumber daya manusia yang dapat memenuhi keperluan bagi perusahaan-perusahaan Perancis di Indonesia.  Itulah sebabnya pemerintah Perancis memberikan bea siswa kepada pelajar dan mahasiswa Indonesia.  Hal ini dilakukan karena perusahan di Perancis makin banyak, makin banyak pula tenaga kerja diperlukan.  Dengan mendidik orang Indonesia di Perancis, pastilah lebih mudah.  Itulah sebabnya  program on the job training banyak dilakukan oleh perusahan Perancis, dengan mengundang pekerja atau karya siswa untuk belajar.

Studi
Dengan banyaknya beasiswa, berarti banyak pula kesempatan terbuka bagi pelajar dan mahasiswa.  Menurut Dubes Sialahi, belajar di Perancis relatif murah.  Bila ada sponsor belajar di negeri itu pun gampang.  Persyaratan utamanya adalah mahasiswa harus pandai berbahasa Perancis.  "Mungkin inilah yang menjadi keberatan para pelajar dan mahasiswa Indonesia, karena mereka lebih banyak menggunakan bahasa Inggris dan maunya belajar ke Amerika Serikat."

Namun, berdasarkan data yang dimiliknya, para mahasiswa, karya siswa yang belajar di Perancis kembali ke Indonesia mendapat pekerjaan.  Setidak-tidaknya bekerja pada perusahaan Perancis.  Hal yang sama bagi mereka yang kembali dari Kaledonia Baru (Wilayah Seberang Lautan Perancis).  Karena kepandaian mereka berbahasa Perancis, mereka dapat bekerja di Kedutaan Besar Perancis dan juga perusahaan Perancis.

CGI
Menggantikan peran Belanda,  Perancis menjadi pusat kegiatan Consultative Group on Indonesia (CGI).  Walaupun nampaknya berat, tetapi Dubes Adian Silalahi mengemban tugasnya ini menjadi lebih ringan karena dari dulu ia selalu berhubungan dengan masalah-masalah ekonomi.  Di Paris ia banyak berhubungan dengan orang-orang yang mengurus CGI.  Orang-orang ini pernah tinggal dan bekerja di Indonesia, seperti di Bappenas dan merekalah yang kini memegang posisi di kantor CGI.

"Tentu saja hal ini merupakan tantangan bagi saya," kata Dubes Silalahi. "Saya berharap Paris Club pun dapat memahami situasi yang terjadi di Indonesia. Paris Club memang sudah menjadwalkan kembali utang Indonesia.  Tidak ada utang yang tidak akan dibayar oleh Indonesia.  Indonesia berkewajiban untuk membayar kembali utang.  Hanya saja masalahnya sekarang keadaan sangat sulit bagi Indonesia untuk memenuhi komitmen Paris Club. Apalagi membayar utang.  Pada saat keadaan baik, pembayaran utang itu dilipatgandakan.


Posted at 08:55 am by lino
Make a comment

AWK Samosir

Totalitas Buat Gondang dan Opera Batak 

Hampir seluruh hidupnya untuk gondang, uning-uningan, tortor dan opera Batak. Ia murid langsung almarhum Tilhang Oberlin Gultom itu (pendiri opera Batak akhir tahun 1920-an). Ia amat gelisah atas perkembangan kesenian Batak dewasa ini. Sebab, menurutnya, semua orang Batak sudah menyeleweng dari budayanya. Lihat pesta-pesta perkawinan, band lebih selalu ditanggap ketimbang gondang termasuk saat mangulosi, menyampirkan ulos kepada pengantin dan kerabatnya.

Menuju rumahnya di belahan timur Jakarta selepas tol, jalan aspal menanjak dan sempit. Hanya bilangan kilometer dari Taman Mini. Di sisi jalan menganga sebuah gang semak dan tanah coklat. Seorang perempuan muda cantik sedang menanti. Ia memandu kami.
Tak sampai tiga menit, tersua hamparan tanah merah 200-an meter persegi. Kering dan keras sebab matahari sedang terik. Tak satu belukar tumbuh. Hanya rumah petak berpintu lima yang kelihatan di seberang. Lantainya satu kaki di bawah permukaan tanah merah itu. Bila hujan turun, gumpalan lumpur mesti melekat di kasut mengonggok di lantai rumah bilik itu.

Sesosok laki-laki dengan seluruh rambut memutih berdiri di mulut pintu salah satu petak. Di tahun 1970 hingga 1980-an, wajah itu kerap terlihat di TVRI. Jarinya memetik kecapi di tengah gondang atau uning-uningan Toba. Tahunan ia menata dan mengisi tayangan tortor dan opera Batak di situ. Di tahun 1990-an sesekali ia mengiringi nyanyian dan tari Batak, bersama regu band Tarida Pandjaitan br Hutauruk, dalam program Horas di televisi swasta. Ia mudah dikenali dalam sorotan kamera, sebab pada usia tujuh puluhan, rambut putihnya selalu terkucir.

"Tak sulit sampai di sini?" kata AWK Samosir dalam Batak Toba, bahasa yang kami pakai selama percakapan. Di salah satu dinding bilik tamu itu beberapa kecapi dan suling tergantung. Di sebuah sudut di baliknya tersusun seperangkat instrumen musik Batak untuk gondang dan uning-uningan. Tak lebih tiga meter dari sana dapur dengan api dan asap mengepul.

Begitu duduk di sofa tua yang compang, murid langsung almarhum Tilhang Oberlin Gultom itu (pendiri opera Batak akhir tahun 1920-an di Tapanuli dan pencipta 360 lagu, 12 tumba, dan 24 judul drama sampai akhir hayatnya tahun 1970) memulai pembicaraan dengan satu keluhan. "Pikiranku sudah buntu mengembangkan kesenian Batak sebab semua orang Batak sudah menyeleweng dari budayanya," katanya.

Yang menyedihkan, katanya, mereka terutama dari kalangan tua. Lihat pesta-pesta perkawinan. Band lebih selalu ditanggap ketimbang gondang. Ini sebetulnya tak keliru asalkan band untuk mengiringi nyanyian selingan. Akan lain ceritanya bila dipakai pula saat mangulosi, menyampirkan ulos kepada pengantin dan kerabatnya.

"Apakah ulos itu mereka maksudkan bermanfaat atau tak bermanfaat sesuai dengan hakikatnya, sebaiknya gondang yang disajikan untuk menarikan ulos sebelum disampirkan," katanya. "Sebab saat ulos ditenun dan disampirkan, selalu ada sabda pemberi makna dan penjelas fungsinya."

Jadi, siapa yang salah?
"Semuanya. Yang menyampirkan dan menerima ulos, juga pemusiknya. Semua jadi bodoh," kata Samosir yang pernah menjadi dosen tortor di Institut Kesenian Jakarta. "Bayangkan, mereka meminta lagu Poco-poco saat mangulosi. Lalu, apa artinya ulos?"
Penghargaan pada budaya sendiri pun, menurut Samosir, orang Batak sekarang sama sekali tak dapat dibanggakan. Kemunafikan sangat jelas. Baptis, sidi, kawin, memasuki rumah, mengucapkan syukur untuk kandungan berusia tujuh bulan, mati, sampai mengumpulkan belulang orang mati kepinginnya orang Batak diselenggarakan dengan adat, selain ritus keagamaan.

Akan tetapi, mereka masih setengah hati menjalankan adat. Petunjuknya apa?
"Lihat, santabi tu angka na burju (kecuali orang yang mengerti), untuk menawar band orang Batak bersedia di atas Rp 2 juta, tapi untuk gondang rela kalau di bawah Rp 1 juta," kata ketua Gondang Pardolok na Uli ini. "Yang membuat hati saya teriris adalah bila ada yang mengatakan, ’Sudah cukup Rp 700.000’ untuk gondang, padahal pemain gondang yang berjumlah delapan itu seharian keringatan."

Lahir di Hutanamora, Onanrunggu, Pulau Samosir, pada 17 Agustus 1928, pria bernama Kasmin ini sudah menyanyi di usia 13 bersama opera keliling pimpinan Tilhang Gultom.
Di tahun 1941 itulah ia kehilangan ibu yang meninggal setahun setelah sang ayah wafat. "Jadi, sekolahku hanya sampai kelas dua SR," katanya.

Bergabung dengan opera berarti bergaul liat dengan pemusik, penari, dan pelakon. Dari nyanyi, Samosir belajar tortor, lakon, memetik hasapi, dan meniup sulim. Sebagian ia dapat dari seniornya, sebagian lebih besar justru dari mimpi.
"Tahun 1952 aku bermimpi diajari memetik hasapi. Begitu bangun, aku langsung bisa memainkannya," katanya. "Jadi memang ada rahasia dalam gondang dan uning-uningan ini. Sebelum para pemain mendapatkan kemahirannya dari mimpi, ia tak akan pernah mencapai tahap empu."

Gondang yang ia maksud adalah kumpulan musik untuk adat. Uning- uningan ialah regu musik untuk panggung, hiburan. Gondang bolon terdiri dari 5 tagading, 1 gordang, 1 odap, 1 sarune bolon, 4 ogung (oloan, ihutan, panggora, doal), dan 1 hesek sebagai pengendali tempo. Uning-uningan terdiri atas 1 hasapi, 1 sarune getep, 1 sulim, 1 garantung, 1 tulila, 1 alatoit, 1 mengmung, 1 bulu maringgotolong, 1 tanduk banua, dan 1 hesek sebagai pengendali tempo.

"Nah, pengetahuan tentang ini pun belum menjadi milik pemusik gondang di Jakarta yang jumlahnya sekarang cukup banyak," katanya. "Termasuk mereka yang tahun 1991 bikin Orkes Simfoni Batak."

Opera keliling yang terus berganti nama ini-Tilhang, Pantja Ragam Tilhang, Serindo, dan sebagainya-membawa Samosir menjelajahi seluruh Sumatera, Jakarta, dan Bandung. Sejak 1970, tahun Tilhang meninggal, Samosir menetap di Jakarta seusai manggung di Bandung atas sponsor pengusaha sayur-mayur Thomas Simanungkalit.

Di situ ia memimpin Opera Batak Tilhang Serindo cabang Jakarta, mementaskan turi-turian rakyat di Ancol, Taman Ria, TIM, TMII, dan TVRI dari tahun 1977 sampai tahun 1987.

Sejak tahun 1985 cabang grup opera ini di Sumatera Utara tak manggung lagi sebab tak mendapat dukungan dari penontonnya. Sebagian besar anggotanya hijrah ke Ibu Kota, tapi cabang Jakarta sendiri tak mampu mempertahankan staminanya seperti di masa Ali Sadikin. Requiem opera Batak!

Samosir yang mendapat dua istri dari opera itu, penyanyi Pardamean br Hasibuan dan Mina br Purba, tak tinggal diam menghidupkan tortor dan gondang setelah mentok di opera. Tawaran Ali Sadikin supaya ia mengajar tari di IKJ ia terima hingga pensiun tahun 1986 dengan golongan I-A.

Suasana ruang tamu tempat kami berbincang tidak lazim. Satu meter dari plafon yang menaungi kami tergantung sebilah papan putih yang menempel di dinding. Di sepanjang ketiga sisinya menjuntai daun nyiur. "Ini altar tempat kami martonggo tiap Sabtu," katanya. Sumber penting tentang opera Batak ini sedang menuturkan tiga tahun lalu ia memeluk Parmalim, agama orang Batak sebelum misi masuk di Tapanuli, yang kini punya penganut 10 keluarga di Jakarta.

Terlahir sebagai Katolik, ayah tujuh anak ini menganut Islam sejak pernikahan pertamanya tahun 1948. Dia mendapat nama tambahan Abdul Wahab. "Saya masuk ke Parmalim karena inilah agama Batak," kata AWK Samosir yang telah menggubah belasan tortor. "Sejak 1998, dua tahun saya puasa, hanya minum air putih, memohon Mulajadi Na Bolon memberi saya membilang birama musik Batak."

Nama: AWK Samosir
Nama Asli: Kasmin Samosir
Nama Lengkap: Abdul Wahab Kasim Samosir
Lahir: Onanrunggu, Pulau Samosir, 17 Agustus 1928
Karir:
Pimpinan Opera Batak Tilhang Serindo
Penata tortor (tari) dan gondang Batak
Nama:
AWK Samosir
Nama Asli:
Kasmin Samosir
Nama Lengkap:
Abdul Wahab Kasim Samosir
Lahir:
Onanrunggu, Pulau Samosir, 17 Agustus 1928
Karir:
Pimpinan Opera Batak Tilhang Serindo
Penata tortor (tari) dan gondang Batak

dikutip dari berbagai sumber


Posted at 03:57 am by lino
Comments (1)

RO Tambunan, SH

Sang Pembela Demokrasi

Advokat kawakan yang juga makan asam garam dalam pentas politik ini, pernah duduk di kursi DPR dari Golongan Karya. Tapi ia mengalami psikosomatik dan konflik batin yang dahsyat. Maka ketika Megawati Soekarnoputri ditindas dan berani tampil melawan, ia pun bersedia memimpin Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) tanpa pamrih. Kendati ia sendiri tidak bersimpati kepada PDIP. Lalu, Sang Pembela Demokrasi ini mendirikan Partai Pilihan Rakyat (ikut Pemilu 1999). Kemudian, karena persyaratan electoral treshold 2%, ia mendeklarasikan Partai Kemerdekaan untuk ikut Pemilu 2004 demi mewujudkan obsesinya membela kepentingan rakyat tanpa determinasi agama, suku dan golongan.

Ia menyatakan Partai Kemerdekaan tidak akan pernah menjual janji. “Yang kami inginkan adalah menjadikan partai ini sebagai partai pembela rakyat,” katanya . “Artinya, ketika rakyat menderita, kita harus berani membelanya, sehingga partai ini mau terus berada di barisan rakyat dan memperjuangkan apa yang mereka tuntut sekarang ini.”

Ia juga tidak mau berjanji, apa yang ia janjikan pasti terjadi. Tetapi minimum ia tidak mau membohongi rakyat dan tidak akan meninggalkan rakyat. Sebab, banyak yang sudah menduduki jabatan meninggalkan rakyat sehingga tidak heran ada gap antara rakyat dengan pemimpin.

Ia yakin dengan strategi yang seperti itu, rakyat akan terpanggil untuk mengerti apa yang ia maksud. “Saya tidak pernah mengecap jabatan apapun, sehingga sekarang saya dapat berani mengatakan kalau saya tidak pernah mengkhianati rakyat dan membohongi rakyat. Inilah modal yang kami sampaikan kepada rakyat,” ujarnya.

Jadi, dengan berbagai kebohongan publik dan penderitaan di tengah-tengah rakyat, minimal kehadiran Partai Kemerdekaan masih bersih, belum cacat. Dengan demikian ada keyakinan baginya bahwa rakyat akan memilih partai yang belum memiliki dosa. Partai Kemerdekaan ini sebagai partai yang belum memiliki dosa.

Apakah pernyataan ini hanya sebuah manuver politik, seperti lazimnya perangai beberapa politisi di negeri ini? Track record advokat yang politisi ini menjadi jawaban.

Ketika tampil sebagai Ketua Tim Pembela Demokrasi yang beranggotakan 1.500 pengacara dan advokat, orang pun berspekulasi. Manuver politik apa gerangan yang akan diperankan RO Tambunan. Banyak pihak mereka-reka, kader Golkar ini bakal come back ke panggung politik dengan menumpang “sampan” Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Tapi, dugaan itu melenceng. Tambunan tidak ikut memperkuat barisan PDI Perjuangan ketika partai ini naik daun. Padahal dia juga tidak menerima bayaran ketika memimpin Tim Pembela Demokrasi Indonesia, yang ketika itu tampil di depan membela Megawati Soekarnoputri dan partainya dari tekanan pemerintah Orde Baru.

Ia malah mendirikan Partai Pilihan Rakyat pada tahun 1999. Kemudian mendeklarasikan Partai Kemerdekaan untuk ikut Pemilu 2004. Kenapa tidak masuk PDIP yang dibelanya ketika mendapat tekanan?

Karena dia semata-mata bukan untuk membela kepentingan Mega dan partainya. Tapi, untuk membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara, kepentingan demokrasi dan kepentingan hak asazi manusia yang tertindas.

“Yang dirampas adalah hak-hak rakyat untuk berpolitik untuk menentukan pilihan. Hak-hak rakyat untuk berserikat dan berkumpul,” kata Tambunan. Menurutnya, Mega hanya salah satu korban dari penguasa otoriter.

Ia memang seorang politisi yang memiliki garis politik yang jelas. Dia berada di dalam partai politik yang berasaskan nasionalisme, bukan berasaskan agama, kesukuan dan kelompok ras.

Nama besar RO Tambunan telah terukir dalam dunia advokat dan politik. Ia pengacara kawakan yang selalu diperhitungkan. Ia juga seorang politisi yang mempunyai visi dan prinsip yang jelas. Putera bangsa kelahiran 24 Juli 1935 ini, pernah menjadi kader militan Golongan Karya, partai yang pernah berkuasa lebih dari tiga dasawarsa. Sedikit-banyak, ia punya andil dalam membesarkan Sekretaris Bersama (Sekber) Golkar, yang kemudian menjadi Golkar pada tahun 1970-1971.

Namun di tengah militansi dan loyalitasnya kepada Golkar, dia tidak bisa menerima praktek licik yang dimainkan organisasi politik ini untuk memenangkan Pemilu. Dia sering berseberangan jalan dengan garis partai. Sampai akhirnya dia dicap sebagai orang yang membahayakan partai. Tapi, semua ini tak menghambat karirnya di panggung politik, dan profesinya sebagai pengacara.

Karir politik anak bangsa kelahiran Sigorong, desa terpencil di Tapanuli Utara, sekitar 300 Km dari Medan, ini dirintisnya sejak berusia 18 tahun. Di usia yang relatif muda dia sudah terjun dalam kancah politik, menjadi Pengurus Nasional Gerakan Pemuda Sosialis yang berada di dalam Partai Sosialis Indonesia pimpinan Sultan Syahrir.

Di tahun 60-an, dia membawa organsisasi Gerakan Pemuda Sosialis ke dalam Sekber Golkar bergabung ke dalam koordinasi pemudanya. Pada waktu Sekber Golkar berkantor di Menteng 31 dipimpin Dr Sulastomo, dia menjadi sekretaris.

Jerih payahnya tak sia-sia. Sebagai kader Golkar, ia dicalonkan menjadi anggota DPR, dan akhirnya menjadi anggota DPR dari wilayah pemilihan Kabupaten Bogor.

Namun, sejak dia masuk Golkar dan mengikuti kampanye Pemilu pertama 1971, sudah terjadi konflik batin dalam dirinya. Pasalnya, Tambunan tidak bisa menerima praktek yang dijalankan Golkar untuk memenangkan Pemilu. Dia menentang ketika Golkar melakukan sistem kampanye yang curang, tidak fair dengan mendapat backing dari tentara dan pemerintah daerah serta pusat.

Pada saat itu, Golkar mengklaim satu-satunya yang dapat menyelamatkan Pancasila dan UUD 45 hanyalah Golkar. Sedangkan yang lain tidak bisa dipercaya. Jadi, kalau Golkar tidak menang, negara ini bisa hancur. Mereka berkata, oleh karena itu, dengan bagaimanapun dan dengan cara apapun, Golkar harus menang. Akibatnya terjadilah kecurangan. “Mulai dari lurah, camat, bupati, komandan Kodim, komandan Korem, semua ikut kampanye, semua ikut konsolidasi,” kata Tambunan mengenang masa lalunya.

Tidak sampai batas itu, kata Tambunan, kecurangan tersebut juga dirasakan rakyat dalam bentuk tekanan. Misalnya, ketika masa kampanye terdapat sepuluh partai yang ikut pemilu, jika ada salah satu partai yang sedang kampanye, pada saat yang bersamaan dan tempat yang hampir berdekatan, Golkar mengadakan kegiatan kerja bakti. Bagi masyarakat yang tidak ikut kerja bakti, namanya akan dicatat.

Dalam rapat-rapat kampanye, dia sudah mulai tidak disukai oleh kader dan fungsionaris Golkar, karena sikapnya yang kontroversial. Tambunan menginginkan Golkar menang dengan cara jujur dan fair. Sebaliknya Golkar menempuh jalan curang untuk meraih kemenangan. “Ini yang bertentangan dengan hati nurani saya,” ujarnya.

Tetapi, sikapnya yang keras yang tak mentolerir adanya kecurangan, tak menghalanginya untuk maju menjadi anggota DPR di tahun 1971. Lalu, selama menjadi anggota DPR, di sinilah dia menyaksikan berbagai praktek kotor yang dilakukan pihak eksekutif dan legislatif. Sementara dia sebagai wakil rakyat, tak bisa berbuat apa-apa.

Pada tahun pertama menjadi anggota legislatif, dia mengalami tekanan yang sangat berat. Kesehatannya terganggu, badannya menjadi kurus kering karena sakit-sakitan. Anehnya, dia tidak mengidap penyakit. Belakangan baru diketahui. Dokter yang memeriksanya mengatakan dia mengalami apa yang disebut psikosomatik, yaitu suatu perasaan berdosa dan bersalah.

“Pada waktu itu saya merasa bersalah kepada masyarakat,” kata Tambunan. Sebab, sebagai wakil rakyat dia tidak bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Yang mereka perjuangkan adalah kepentingan diri, kelompok dan golongan.

Pertentangannya dengan fungsionaris Golkar semakin tajam, ketika Tambunan menarik garis merah. Dia mengambil sikap tegas tidak tunduk dengan garis Golkar, karena partai ini telah dijadikan alat untuk kepentingan penguasa. Yang ada dalam benak Tambunan adalah berjuang untuk kepentingan rakyat. Ketegasan sikapnya inilah yang selalu menyulut pertentangannya dengan suara mayoritas dalam rapat fraksi.

Biasanya pertentangan itu diakhiri dengan ancaman recall. Sebaliknya dia juga menantang minta di-recall.

Puncak pertentangannya dengan Golkar terjadi ketika kasus korupsi di Bulog terangkat ke permukaan. Diawali terkuaknya kasus korupsi Kepala Dolog Kalimantan Timur, Budi Adji. Ketika kasus ini terangkat, Tambunan duduk di Komisi III DPR yang menangani masalah hukum. Posisi ini cocok baginya, karena dia paling tidak suka dengan korupsi.

Ini yang mendorongnya membentuk Tim Investigasi DPR untuk mengusut kasus tersebut. Pada saat yang bersamaan diadakan rapat dengan Kepala Bulog Bustamil Arifin. Kepada Bustanil, dia menjelaskan terjadinya korupsi di jajaran Bulog, dan dia memiliki bukti autentik.

Bustanil menjawab enteng, “Saya akan menerima bukti-bukti saudara, dan kita dapat mengadakan pembicaraan empat mata.” Rapat memberikan persetujuan pertemuan itu dilakukan. Pembicaraan berlangsung di kamar kerja Ketua Fraksi Golkar. Tambunan memberkan bukti-bukti korupsi. Selain itu dia juga menanyakan tentang rencana impor beras dari Burma, Thailand dengan nilai Rp 900 juta.

Entah apa sebabnya, Bustanil menanggapi laporan itu dengan nada emosi. “Anda tidak mengerti. Korupsi di Bulog karena Golkar mengadakan kampanye dan kegiatan lainnya dengan meminta saya untuk menyediakan duit. Jadi, partai Anda sendiri yang membuat itu,” kata Tambunan mengutip ucapan Bustanil.

“Waktu itu saya terkejut dan tersinggung sekali. Sebab, apa yang sedang saya berantas ternyata datang dari organisasi politik di mana saya ada yaitu Golkar,” ujar Tambunan.

Suatu ketika dia bertemu dengan Ketua Umum Golkar. Dia bertanya; “Bagaimana hasil pembicaraan dengan Kepala Bulog?”.

“Ah.. persetan. Ternyata Golkar yang melakukannya. Partai ini hidup dari hasil korupsi,” jawab Tambunan ketus.

Sejak itu konflik Tambunan dengan Golkar semakin tajam. Untungnya dia mendapat dukungan dari Ketua Fraksi, Drs Sumiskun, seorang yang jujur. Dialah yang menahan agar Tambunan tidak keluar dari partai, sampai berakhir masa bhaktinya tahun 1977.

Berseberangan
Selama lima tahun menjadi anggota DPR, dia pernah menjadi Ketua Tim Penyelidikan Penyelundupan Mobil-mobil Mewah dan memberantas para pejabat yang terlibat. Karena sepak-terjangnya yang bersebarangan, dia dipandang sebagai orang yang anti pemerintah dan Golkar. Ibarat pepatah klasik; “anjing menggongong, kafilah berlalu,” Tambunan tak menghiraukan tudingan itu.

Meskipun dia terlanjur dicap sebagai orang yang berseberangan dengan partai, pada Pemilu 1977, Golkar mencalonkannya kembali sebagai anggota DPR untuk wilayah Kalimantan Timur dengan urutan calon keempat. Ternyata perolehan suara di Kalimantan Timur anjlok, hanya mendapat tiga kursi. Ini yang membuatnya tidak duduk di legislatif, tapi duduk sebagai anggota MPR.

Meskipun tak lagi duduk di DPR, dia tak berhenti mengeluarkan kritikan tajam terhadap kebijakan pemerintah yang dinilanya merugikan bangsa dan negara.

Ketika terjadi pembahasan RUU KUHP di DPR, yang menurut Moejono SH, waktu itu sebagai Menteri Kehakiman, RUU itu sebagai karya agung, ternyata di sana-sini banyak bopengnya. Karena di dalam RUU itu tak tercantum produk hukum menyangkut hak azasi manusia (HAM).

Melihat ketimpangan ini, hati nuraninya terpanggil. Dia bersama Buyung Nasution spontan membentuk Komite Pembela Pancasila, untuk meluruskan adanya ketimpangan. Sebab, menurut penilaian Tambunan dan Buyung, RUU KUHP yang diajukan ke DPR adalah produk tipu muslihat dan harus dirombak.

Tindak lanjut dari penolakan itu, Tambunan dan Buyung bersama pengacara lainnya menggelar aksi demo ke DPR. Yang jadi sasaran demo adalah Fraksi Golkar.

Ketika Ketua Fraksi Golkar angkat bicara, tudingan langsung ditujukan kepada Tambunan. Katanya; “Fraksi Golkar tidak setuju jika saudara RO Tambunan yang notabene orang Golkar, tetapi menentang Golkar.”

Tapi Tambunan merasa dirinya sebagai pengacara memiliki kewajiban untuk membela kebenaran.

Ungkapan Ketua Fraksi Golkar, menurut penilaian Tambunan, mengindikasikan semakin mengkristalnya kebencian fungsionaris Golkar kepadanya. Padahal waktu itu ada upaya untuk mengangkat dia kembali menjadi anggota DPR, menggantikan anggota dewan yang dipromosikan menjadi Bupati Kabupaten Tanah Progo.

Tapi, karena sikapnya yang menentang RUU tersebut, kursi anggota DPR untuk Kaltim dibiarkan kosong selama empat tahun. “Tujuannya agar saya tidak masuk,” ujar Tambunan.

Menurutnya, inilah pertama kali dalam sejarah DPR di Indonesia, di mana jatah satu propinsi sengaja dikosongkan. Sementara menurut undang-undang dialah yang harus menggantikannya. “Saya dianggap orang yang berbahaya bagi Golkar, sehingga tidak memasukkan saya pada posisi tersebut,” katanya.

Tak banyak type orang seperti dia. Meskipun dirinya dianiaya oleh partai di mana dia ikut membesarkan, dia tak pernah menuntut balik. Mungkin, kalau orang lain sudah meributkannya. “Bagi saya jika masalah pengangkatan tersebut menyangkut diri saya, jangan sampai disangkutpautkan dengan kepentingan pribadi. Bagi saya, perjuangan dapat dilakukan tanpa harus menjadi anggota DPR,” katanya.

Akhirnya, ia memilih jalan sendiri. Setelah jabatannya sebagai anggota MPR berakhir tahun 1982, dia memutuskan keluar total dari Golkar.

Diakuinya, ketika berada dalam struktur organisasi Golkar, sejak awal selalu terjadi konflik. Sebab, apa yang diperjuangkan Golkar bertentangan dengan hati nuraninya, bertentangan dengan hukum, dan bertentangan dengan hati nurani masyarakat banyak.

Ketika dia ikut mendirikan Sekber Golkar bersama rekan-rekan lainnya, perjuangannya masih murni. Tujuan utamanya membentuk kekuatan politik dalam membendung pengaruh PKI. “Itu tujuan awal terbentuknya Sekber Golkar,” kata Tambunan. Tapi, ketika berubah menjadi Golkar, di situlah mulainya kerusakan itu. Dia pun mulai tidak betah di dalam. “Dengan idelisme dan cita-cita yang murni, saya tetap berjuang dari dalam hingga ketika saya keluar dari Golkar,” katanya.

Modal nekad
Nama besar yang disandangnya saat ini, baik kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Kemerdekaan, ataupun kapasitasnya sebagai pengacara kawakan, dirintisnya dengan perjuangan yang cukup panjang dan berliku.

Ia lahir dari keluarga miskin di Sogorong, Kabupaten Tapanuli Utara. Dia menamatkan pendidikan SMP di Tarutung, ibukota kabupaten. Setelah lulus dari SMP, orang tuanya tak sanggup membiayai sekolah.

Pada Januari 1954 dia memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Dia lari dari desa di mana dia dibesarkan. Modalnya nekad dan keberanian. Dengan menumpang Kapal Koanmaru, dia menginjakkan kakinya di pulau Jawa.

Setelah menetap di pulau Jawa, dia tinggal di Bogor. Nasib baik, diterima bekerja sebagai petugas pos muda (klerek) di Kantor Pos Bogor. Dasar Tambunan yang tak mengenal menyerah, dia pun melanjutkan studinya ke SMA Kristen Samratulangi. “Jadi, pagi kerja, siang sekolah,” katanya mengenang masa lalu.

Setelah lulus SMA, dia pun mendaftar kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tapi tak pernah mengecap di bangku kuliah, karena yang dilakukannya sebatas mendaftar saja. Dia pun akhirnya terjebak dalam dunia politik.

Persisnya sekitar tahun 1956. Ketika dia keliling di sekitar Terminal Lapangan Banteng, perhatiannya tertuju kepada sebuah buku berjudul “Sejarah Perjuangan Pemuda” karangan Dr. Abu Hanifah. Buku yang banyak menceritakan perjuangan pemuda Indonesia, sehingga mereka menjadi tokoh yang berhasil, seperti Bung Karno dan Bung Hatta.

Di tempat terminal bus ini jugalah ia berkenalan dengan Sekjen PSI, Lindong Sitorus SH. Pertemuan itu berlanjut dengan pembicaraan yang panjang, sampai akhirnya membawanya ke panggung politik.

Pada waktu itu, ia tak pernah absen dalam berbagai kegiatan PSI. Sampai akhirnya di tahun 1960, dia menikah dan tinggal di Bogor. Lalu, tahun 1967 dia menyelesaikan studinya dari Universitas Jayabaya. Ia pun menjadi pengacara.

Selama karirnya di politik maupun sebagai pengacara, ia selalu membela kepentingan rakyat kecil. Sebab, sejak kecil dia telah melihat adanya ketidakadilan di sistem negara. Terjadi jurang pemisah yang sangat dalam antara yang miskin dan kaya. “Hal inilah yang tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.

Menurutnya, jika melihat latarbelakang keluarganya yang miskin, tak pernah terbayangkan dia bisa hidup di ibukota dengan kondisi seperti sekarang. Kemiskinan, penderitaan dan ketidakadilan itulah menjadi modal dan semangat yang menjiwainya untuk melawan ketidakadilan.

Keperpihakannya kepada masyarakat bawah, membantu masyarakat yang teraniaya, tertindas dan tersingkirkan, terdorong karena dia dilahirkan dalam keluarga yang miskin dan yang merasakan ketidakadilan. Jadi, kehidupannya selalu diarahkan untuk membantu orang yang miskin dan tertindas. “Itu sebabnya saya tidak bisa menjadi hakim, karena saya adalah orang yang mudah berpihak kepada yang lemah. Kalau jadi pengacara, cocoklah,” ujarnya.

Ia adalah anak berdarah Batak tulen. Lahir dan dibesarkan di tanah Batak. Namun, tanpa bermaksud menghilangkan rasa cinta tanah tumpah darah, suku dan agama Kristen yang dipeluknya, boleh dibilang 99 persen kehidupannya bersama suku dan kelompok lain.

Itu yang membuat dia prihatin dengan banyaknya muncul kelompok-kelompok yang muncul hanya membela kepentingan kelompok agama, suku dan rasnya saja. Saya tidak pernah merasa seperti orang Batak, tetapi saya adalah orang Indonesia. Dan saya tidak pernah merasa sebagai orang Kristen, tegas Tambunan.

Garis hidupnya adalah bagaimana membentuk sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang utuh. Tidak terkotak-kotak. Jika ada perbedaan harus dicari persamaan. Jangan oleh karena perbedaan kita menggunakan perbedaan sebagai alat perpecahan. Biarlah persamaan dalam perbedan yang ditonjolkan.

Ironisnya, katanya, dalam kondisi negara seperti tercabik-cabik karena adanya perbedaan, tokoh-tokoh bangsa, apakah itu tokoh politik maupun a agama, justru menonjolkan perbedaan.

“Saya pikir, jika bangsa ini ingin menjadi bangsa yang besar, harus mempuyai sikap menghargai perbedaan. Berani berkorban mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, katanya. Inilah yang perlu ditanamkan kepada seluruh lapisan bangsa.

Ia memang mengaku diajarkan oleh ibunya bagaimana menghormati agama lain, golongan lain. Menghormati orang yang berbeda dengan kita, apakah berbeda agama, suku, ras dan apapun juga. Menurut dia, agama dapat berbeda, namun perbedaan itu tidak membuat permusuhan.

Ini dipraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dia tak pernah mempersoalkan perbedaan agama dan suku. “Saya paling tidak suka jika ada pihak-pihak tertentu yang menjelek-jelekan agama dan suku, katanya.

Dalam menggerakkan roda partainya, ia juga menanamkan filosofi hidupnya. Sehingga sikap politiknya jelas. Dia hanya mau mau berada di dalam partai politik yang berasaskan nasionalisme, bukan berasaskan agama, kesukuan dan kelompok ras. Karena dia melihat, masalah agama dan latarbelakang seseorang adalah hak azasi manusia.

Nama: RO Tambunan, SH
Lahir: Tapanuli Utara 24 Juli 1935
Pendidikan: Fakultas Hukum Universitas Jayabaya
Profesi: Advokat - Politisi
Jabatan: Ketua Umum Partai Kemerdekaan

dikutip dari berbagai sumber


Posted at 03:54 am by lino
Make a comment

Prof. Ramlan Surbakti, MA. Ph.D

Ilmuwan Kritis Namun Realistik

Pemilihan umum, dalam pandangan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum Prof. Ramlan Surbakti, MA, PhD, merupakan sebuah peristiwa politik yang penting dan berharga mahal. Karena itulah, ketika muncul desakan agar Pemilu 2004 dipercepat, Ramlan tidak langsung menerima usulan itu. "Dibutuhkan waktu minimal dua tahun untuk mempersiapkan Pemilu," katanya .
Ia kemudian membandingkan dengan pelaksanaan Pemilu 1999. Singkatnya persiapan penyelenggaraan Pemilu, akan berdampak terhadap hasil Pemilu itu sendiri. jika Pemilu 2004 dipercepat, bapak dua anak ini memperkirakan tak akan ada partisipasi publik. Namun sebagai wakil ketua KPU, Ramlan menyatakan siap menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat, "kalau ditanya apa KPU siap, secara normatif akan kita katakan siap," ujar suami Veronika Suprapti ini.
Di KPU, Ramlan membawahi sejumlah divisi yang berhubungan dengan electoral process, dari pendaftaran pemilih, pengadaan logistik hingga penetapan calon. Ilmuwan politik penulis belasan buku ini, cepat menyesuaikan diri. Pengalaman sebagai Anggota Tim 7 Depdagri yang mempersiapkan RUU Parpol, RUU Pemilu, RUU Susduk dan RUU Pemda (1998 1999), anggota Panwaslu Tahun 1999, serta penguasaan terhadap partai politik dan Pemilu, makin memudahkan tugasnya yang dibebankan kepadanya.
Mengawali karier sebagai pengajar di Unair, Ramlan dikenal sebagai ilmuwan yang lurus. Maksudnya, ia tak mudah dijebak atau larut pada suatu kepentihgan. Alumni Ohio dan Nothern Illionis University ini, dikenal kritis, vokal namun realistik dalam memberikan penilaian terhadap suatu masalah.
Ramlan juga dikenal sebagai figur yang secara intens memperjuangkan independensi dalam pelaksanaan Pemilu. Mantan Kepala Pusat Kajian Pengembangan Otonomi Daerah, Kantor Meneg Otoda ini juga telah lama menggulirkan ide mengenai perlunya anggota KPU yang independen dan non partisan.
Karena pandangan itu pula, ketika muncul kontroversi mengenai boleh atau tidaknya anggota KPU berkampanye, Ramlan berpendapat aneh jika anggota KPU berkampanye. "Mereka adalah penjaga standar moralitas politik dalam Pemilu. KPU juga berfungsi sebagai pelaksana sekaligus juga pemain. Jika mereka berkampanye, itu sama saja dengan Orde Baru," katanya dalam suatu wawancara di awal tahun 1999.

Pengadaan di KPU, tanpa Broker

Undang-Undang (UU) No 12/2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengamanatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu 2004 yang berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pasalnya, dalam pemilu kali ini rakyat akan memilih anggota legislatif yang terdiri atas DPR dan DPD rakyat juga akan memilih langsung presiden. Rakyat memilih langsung tokoh bukan partai. Terkait dengan kiprah KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang pertama kali memilih wakilnya langsung untuk calon presiden, wartawan Media Henri Siagian melakukan wawancara khusus dengan Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti, berikut petikannya.

Apa saja agenda kerja KPU yang urgen dan strategis pada saat ini?

Salah satu yang penting adalah penetapan daerah pemilihan. Selain urgen, penetapan itu juga rumit. Soalnya, penetapan ini menyangkut ribuan daerah pemilihan, mulai pemilihan untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Penetapan daerah pemilihan juga suatu proses yang amat politis. Soalnya, penetapan daerah pemilihan bisa menentukan perolehan kursi legislatif bagi parpol.
Berdasarkan Pasal 46 (2) UU 12/2003, penetapan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditentukan KPU dengan ketentuan setiap daerah pemilihan mendapatkan alokasi kursi antara 3-12 kursi. Penetapan daerah pemilihan pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota: Pertama, daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian-bagian provinsi. Kedua, daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota sebagai daerah pemilihan. Ketiga, daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan sebagai daerah pemilihan.
UU itu juga menyatakan untuk jumlah kursi anggota DPR setiap provinsi ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dengan memerhatikan perimbangan yang wajar. Penjelasan pasal itu, perimbangan yang wajar adalah, pertama, alokasi kursi provinsi dihitung berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dengan kuota setiap kursi maksimal 425.000 untuk daerah yang kepadatan penduduknya tinggi. Kuota setiap kursi minimum 325.000 untuk daerah kepadatan penduduknya rendah.
Kedua, jumlah kursi pada setiap provinsi dialokasikan tidak kurang dari jumlah kursi provinsi sesuai pada Pemilu 1999. Dan ketiga, provinsi baru hasil pemekaran setelah Pemilu 1999 memperoleh alokasi sekurang-kurangnya tiga kursi. Sejauh ini, meski belum diputuskan, ada beberapa kesepakatan anggota KPU mengenai daerah pemilihan. Bila jumlah kursi dibagi dua, akan ada dua range jumlah kursi, yaitu 3-7, dan 8-12 kursi untuk satu daerah pemilihan.
Jadi, kesepakatannya adalah KPU lebih condong menggunakan jumlah kursi besar, yaitu 8-12 kursi untuk satu daerah pemilihan. KPU juga sepakat daerah yang memenuhi jumlah kursi 3-12 akan langsung dinyatakan sebagai satu daerah pemilihan. Daerah yang memunyai kursi melebihi syarat UU akan ditetapkan belakangan.
KPU akan lebih mempertahankan prinsip kewilayahan ketimbang prinsip jumlah kursi. Kalau ada satu daerah yang memunyai jumlah kursi melebihi syarat UU, wilayah itu tetap utuh meski jumlah kursinya dibiarkan berlebih.
Pengadaan dan distribusi logistik juga menjadi masalah krusial dan urgen, seperti pengadaan surat suara, kertas suara, kendaraan operasional, dan kartu pemilih. Ini menjadi soal penting mengingat programnya, termasuk yang memakan anggaran terbesar dari seluruh biaya penyelenggaraan pemilu.

Apa saja keputusan KPU yang kemungkinan mengandung problem dan akan memunculkan tentangan?

Semua keputusan KPU bisa memunculkan problematik. Tapi satu hal yang dapat diduga saat penelitian dan penetapan peserta pemilu. Karena di sini masalahnya bukan hanya teknis penyusunan tata caranya, melainkan juga saat pelaksanaannya, karena keputusan KPU berpotensi memunculkan kekecewaan bagi para pihak yang berkepentingan. Soalnya, pihak lain, khususnya pihak yang berkepentingan, selalu akan melihat keputusan KPU itu kurang. Tapi, itu bagian dari romantika penyelenggaraan pemilu.
Saat mendekati hari H Pemilu, ketika KPU tidak bisa mengabulkan keinginan parpol menjadi peserta pemilu, maka pasti kita akan menghadapi protes dan tekanan. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia itu menarik, mengingat wilayah yang luas, dan karakteristik masyarakat yang amat beragam, sehingga terkadang terasa pelaksanaan pemilu di sini tidak bisa secara nasional, dalam arti seragam di seluruh daerah.
Terkadang, kita harus straight melaksanakan atau saaat membuat keputusan, tapi terkadang kita harus bisa fleksibel.
Bagaimana dengan kondisi internal KPU sendiri. Apakah ada permasalahan atau hambatan yang terjadi akibat persoalan internal?
Dari anggota tidak ada permasalahan, meskipun masing-masing anggota memunyai latar belakang dan pemahaman masing-masing. Tapi kita bisa cepat menyesuaikan diri.
Akan tetapi, terkadang kita merasakan ada beberapa pekerjaan yang harus kita jalani dalam waktu yang bersamaan. Soalnya, selain sebagai pelaksana UU, KPU juga harus berperan sebagai pembuat peraturan.
Seharusnya, KPU hanya menjadi lembaga pelaksana teknis atau membuat penjabaran teknis peraturan perundangan. Akan tetapi, terkadang KPU juga harus berfungsi legislasi.
Tanpa ada keinginan untuk mengeluh, tapi salah satu masalah adalah kita harus bekerja di dua sisi itu, sehingga satu pekerjaan belum selesai, pekerjaan lain dituntut untuk diselesaikan juga.
Bagaimana dampak lepasnya kesekretariatan dari Departemen Dalam Negeri, dan menjadi satu dengan lembaga KPU?
Selama 2001-2002, pengadaan barang masih menjadi tanggung jawab Sekretaris Umum (Sekum) KPU. Dan Sekum itu berada di bawah Depdagri, sehingga untuk pengadaan barang, bisa dibilang KPU tidak terlibat. KPU hanya bisa mendengar kebijakan umum sekum dalam pengadaan barang.
Dengan UU baru, KPU bertanggung jawab terhadap pengadaan dan distribusi logistik, maka keputusan untuk pengadaan dan distribusi harus melalui rapat pleno KPU. Misalnya, untuk pengadaan barang dan jasa, mulai dari jumlah barang, spesifikasinya, harga, penentuan panitia lelang, semua harus ditentukan oleh pleno.
Sehingga, perusahaan pengada barang dan jasa harus memaparkan produknya di depan pleno KPU. Akibatnya, KPU harus mengetahui mengenai kebutuhan produk secara teknis. Seperti untuk pengadaan kendaraan operasional. Anggota KPU sebenarnya awam terhadap persoalan kendaraan. Akan tetapi, karena kita mendengar semua persoalan teknis dari berbagai produk, kita bisa menentukan spesifikasi yang dibutuhkan.
Untuk kendaraan, kita membutuhkan kendaraan jenis minibus, 1.800 cc, long chasis, karburator, dan dilengkapi tape dan AC. Semua spesifikasi itu kita ketahui setelah mendengar paparan dari berbagai produk.
Selain itu, dalam pengadaan barang dan distribusi, KPU akan berhubungan langsung dengan pihak produsen tanpa menggunakan perantara atau broker. Soalnya, dengan menggunakan pihak ketiga, akan membuka peluang terjadinya mark up (penggelembungan), KKN, dan harga akan melonjak.
Seperti saat Pemilu 1999, KPU pada waktu itu menggunakan pihak ketiga untuk pengadaan kertas. Akibatnya, harga melambung, dan penggunaan kertas yang boros, sehingga banyak kertas yang tersisa dan terbuang.
Untuk pemilu kali ini, anggota KPU langsung datang ke pabrik kertas dan berusaha menghitung dan mengupayakan agar penggunaan kertas dan harganya agar bisa efisien, dan kita tidak dibohongi.
Bagaimana perbandingan menurut Anda mengenai pelaksanaan Pemilu 2004 dengan Pemilu 1999. Mengingat anggota KPU saat Pemilu 1999 yang terdiri dari anggota parpol?
Saat 1999, penyelenggara pemilu terdiri atas peserta pemilu sendiri, sehingga keputusan yang mereka buat sering kali bukan menurut aturan perundangan, melainkan atas dasar kesepakatan antarmereka saja.
Sekarang ini, penyelenggara pemilu bukan peserta pemilu. Jadi, kita tidak berkepentingan terhadap hasil pemilu, sehingga kita akan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan.
Selain itu, KPU sekarang juga sudah tidak perlu terlalu berhubungan dengan parpol. Soalnya, parpol sudah menyusun dan memutuskan sendiri daftar calon dan nomor urutnya. Saat 1999, kalau ada calon yang memperoleh suara di bawah Bilangan Pembagi Pemilu (BPP), hasil itu dikembalikan ke parpol lagi, sehingga memungkinan terjadinya tarik-menarik kepentingan dan tidak adanya kepastian.
Kalau sekarang, kalau tidak ada yang memenuhi BPP, penentuannya kan tinggal menggunakan nomor urut, yang sudah ditentukan oleh parpol sebelumnya, sehingga ada pola dalam keputusan KPU, dan itu sudah tidak bisa dikutak-katik lagi.

Apa saja agenda KPU dalam penyelenggaraan pemilu?

Sebagai langkah awal penyelenggaran pemilu, pada 24 April 2003 KPU telah menyelesaikan Keputusan KPU Nomor 100 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu 2004. Keputusan KPU tersebut berisi mengenai tahap kegiatan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan Pemilu 2004.
Untuk tahap persiapan penyelenggaraan Pemilu 2004, terdiri atas tahapan penataan organisasi, sosialisasi dan rapat kerja, serta pembangunan sistem informasi. Tahap penyelenggaran, terdiri dari pendaftaran pemilih, pendaftaran, penelitian, dan penetapan peserta pemilu, penetapan kursi dan daerah pemilihan, pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, penetapan jumlah kursi dan calon terpilih, dan pengucapan sumpah/janji.
Berdasarkan Keputusan KPU No 100/2003 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2004, hari pemungutan suara dan penghitungan suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), KPPS Luar Negeri (KPPSLN), di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan TPS Luar Negeri (TPSLN) akan dilaksanakan serentak 5 April 2004.
Penetapan dan pengumuman hasil pemilu juga akan dilakukan secara nasional 21-30 April 2004. Hingga akhirnya, pengucapan sumpah/janji untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota pada bulan Juli 2004, DPRD Provinsi Agustus 2004, sementara untuk DPR, dan DPD pada September 2004.

Apa saja program yang sudah terlaksana?

Antara lain, program Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) per 11 Juli 2003, pengolahan data sementaranya sudah selesai 98,95% wilayah pemetaan. Rata-rata P4B selesai 100% di seluruh wilayah pemetaan, kecuali Provinsi Papua, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Provinsi Maluku. Solusinya, jumlah penduduk dan pemilih di tiga provinsi itu ditentukan berdasarkan estimasi.
Estimasinya, jumlah penduduk saat ini 214,56 juta jiwa. Dan, 66,62 % dari jumlah itu pemilih, atau 142,94 juta jiwa. KPU juga menjabarkan 13 dari 32 keputusan yang harus dibuat sebagai penjabaran UU 12/2003 tentang Pemilu. Keputusan yang diselesaikan, antara lain No 68/2003 tentang tata cara seleksi dan penetapan keanggotaan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keputusan KPU No 88/2003 tentang Panitia Pengawas Pemilu. Keputusan KPU No 615/2003 tentang tata cara penelitian dan penetapan parpol menjadi peserta pemilu. Dan, keputusan KPU No 616/2003 tentang tata cara penelitian dan penetapan peserta pemilu dari perseorangan dan pencalonan anggota DPD.
KPU juga sudah memulai masa pendaftaran dan penelitian peserta pemilu 2004, baik untuk peserta perseorangan maupun partai politik. Untuk calon DPD, pengambilan formulir yang awalnya dijadwalkan 8-14 Juli 2003 diperpanjang hingga 21 Juli. Parpol peserta pemilu, pendaftarannya dimulai 9 Juli-9 Oktober 2003.
KPU baru menyusun dan menjabarkan 13 dari 32 keputusan. Dan, sampai akhir Agustus ini, KPU harus menyelesaikan paling tidak empat lagi keputusan, yaitu tata cara penetapan daerah pemilihan, tata cara pencalonan, dan kampanye standardisasi pelaporan keuangan parpol, dan standardisasi pelaporan dan pengumuman sumbangan dana kampanye parpol.
Untuk meningkatkan kinerja KPU membutuhkan keputusan presiden (keppres), yaitu keppres pola dan tata kerja organisasi. Soalnya, tanpa KPU belum merekrut tenaga kesekretariatan. Sebab, strukturnya belum jelas. Misalnya, keberadaan biro, atau lainnya. Padahal, saat ini daerah membutuhkan staf, mengingat pekerjaan mulai memuncak.

Nama: Prof. Ramlan Surbakti, MA. Ph.D
Lahir: Tanah Karo, 20 Juni 1953
Istri: Ny. Dra. Psi Veronika Suprapti MS Ed
Anak: dua orang
Pekerjaan:
Wakil Ketua KPU
Guru Besar FISIP Unair
Kepala Pusat Kajian Pengembangan Otonomi Daerah, Kantor Meneg Otoda
Pendidikan:
- 1959-1971, Sekolah Rakyat
- SMU di Kabupaten Tanah Karo (Sumut)
- 1972-1977, (S-1) Fakultas Sospol (Ilmu Pemerintahan) UGM
- 1981-1982, (S-2/Master Ilmu Politik), Ohio University USA
- 1988-1991, doktor (S-3), di Northern Illnois University, AS, dengan
disertasi berjudul Interrelation Between Religious and Political
Power Under New Order Government of Indonesia
Email :ramlan_surbakti@kpu.go.id

dikutip dari berbagai sumber


Posted at 03:50 am by lino
Make a comment

Panda Nababan

Dari Wartawan ke Politisi

Penerima penghargaan jurnalistik Adinegoro (1976), ini menjadi salah seorang anggota Fraksi PDIP DPR RI yang tergolong menonjol. Ia sering tampil dalam dialog interaktif dan seminar. Pria kelahiran Siborong-borong,Tapanuli Utara, 13 Februari 1944, ini pernah menjabat Wakil Pemimpin Umum Majalah Forum Keadilan, 1990-1999 dan sampai saat ini sebagai pemegang saham majalah tersebut.

Ia pernah bekerja sebagai Wartawan Harian Umum Warta Harian, Jakarta, 1969-1970; Redaktur Harian Umum Sinar Harapan, Jakarta, 1970-1987; Wakil Pemimpin Umum Harian Umum Prioritas, Jakarta, 1987-1988 dan Kepala Litbang Media Indonesia, Jakarta, 1988-1989.

Ia juga aktif dalam beberapa organisasi, Anggota GMKI, Medan, 1963; Ketua Departemen Organisasi Gerakan Mahasiswa Bung Karno, Jakarta, 1963-1966; Anggota PWI, Jakarta, 1970-1975; Anggota PDI, Jakarta, 1993-1998 dan
Anggota PDIP, Jakarta, 1998-sekarang

Nama: Panda Nababan
Lahir : Siborong-borong,Tapanuli Utara, 13 Februari 1944
Agama : Kristen
Istri: Ria Purba
Anak:
Putri Nababan, Jurusan Masak, Le Cordon Bleu University, Perancis
Putra Nababan, Jurusan Jurnalistik di Nebraska, USA
Anggi Nababan, SMP Global, Bintaro
Pendidikan Formal
SMP Nasrani, Medan, Sumatera Utara, 1956-1959
SMA Nasrani, Medan, 1959-1962
Universitas Nommensen, Medan, 1962-1963
Universitas Bung Karno, Jakarta, 1963-1966
Perguruan Tinggi Publisistik, Jakarta, 1968-1969
Jurnalistik NRC Handelsblaad, Rotterdam, 1979

Pendidikan Non Formal
Kursus Manajemen LPPM-2, Jakarta, 1981
Kursus Manajemen LPPM-2, Jakarta, 1983
Kursus Manajemen LPPM-2 bidang Problem Solving, Jakarta, 1987
Ayah : Jonathan Laba Nababan (Guru)
Ibu : Erna Intan Dora Lumbantobing (Guru)

Asal Keanggotaan
Keanggotaan Sekarang
Anggota Bamus DPR RI
Anggota Fraksi PDIP DPR RI
Anggota Fraksi PDIP MPR RI
Anggota Komisi II (Hukum dan Dalam Negeri) DPR RI
Anggota Sub Komisi Hukum DPR RI
Anggota Sub Komisi Otonomi Daerah DPR RI
Anggota Sub Komisi Dalam Negeri DPR RI
Anggota Sub Komisi Pertanahan DPR RI
Anggota Sub Komisi Kepegawaian DPR RI

Pengalaman Kerja
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
A-125
Wartawan Harian Umum Warta Harian, Jakarta, 1969-1970
Redaktur Harian Umum Sinar Harapan, Jakarta, 1970-1987
Wakil Pemimpin Umum Harian Umum Prioritas, Jakarta, 1987-1988
Kepala Litbang Media Indonesia, Jakarta, 1988-1989
Wakil Pemimpin Umum Majalah Forum Keadilan, 1990-1999
Pemegang Saham Majalah Forum Keadilan, Jakarta, 1990-sekarang

Organisasi
Anggota GMKI, Medan, 1963
Ketua Departemen Organisasi Gerakan Mahasiswa Bung Karno, Jakarta, 1963-1966
Anggota PWI, Jakarta, 1970-1975
Anggota PDI, Jakarta, 1993-1998
Anggota PDIP, Jakarta, 1998-sekarang

Penguasaan Bahasa
Batak, Aktif
Inggris, Aktif

Hobi: Lari

Penghargaan
1976 : Adinegoro Trophy

dikutip dari berbagai sumber


Posted at 03:46 am by lino
Comments (1)

Otto Hasibuan, SH, MM

Titian Jenjang Anak Tangga

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (DPP Ikadin) periode 2003-2007 yang juga merangkap Kordinator Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang terdiri dari delapan asosiasi advokat, ini punya prinsip menjalani hidup laksana meniti jenjang anak tangga, bertahap dan menerima apa adanya. Dalam wawancara dengan Wartawan TokohIndonesia DotCom, ia bilang, mencari kepuasan materi, jabatan dan sebagainya sama seperti meminum air laut, semakin diminum akan semakin haus.

Anak Siantar yang lahir di Jalan Sutomo Pematang Siantar, tanggal 5 Mei 1955, ini dari sejak Sekolah Dasar sudah aktif dalam kegiatan organisasi. Kisah sukses hidupnya memang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan organisasi. Bahkan boleh diibaratkan, jika ia tidak berorganisasi, sama seperti makan tanpa garam.

Semasa SD, dulu ada namanya PORSEDA (Persatuan Olah Raga Sepeda), ia sudah jadi ketua. Kemudian saat di SMP, di Kabupaten Simalungun, ia sudah mendirikan perkumpulan sepakbola, dalam ukuran dulu suatu klub yang sudah profesional, dalam arti sudah ada tim yang lengkap, ada manajer, kostum lengkap, dan ada yang mendanai.

Klub tersebut dinamai Putra Andalas. Dia sendiri sebagai ketua klub dan teman-temannya menjadi anggota. Manejernya seorang polisi dan penasehat adalah Kapolres Simalungun. Jadi kalau mereka bertanding, Polres yang menyediakan mobil atau bis untuk trasportasi. Dulu (kira-kira tahun 1968) suatu klub sepakbola di kota kabupaten itu naik mobil (bis) adalah suatu hal yang luar biasa. Sebab ketika itu di Pematang Siantar (Kabupaten Simalungun) hanya ada satu bis. Bahkan saat itu ia sendiri mengaku belum pernah naik bis (mobil).

Pertandingan (kompetisi) di kabupaten pada waktu itu sudah ada. Pada masa itu mereka merasa sudah tren seperti sekarang ini. Sebab kalau ada pertandingan, mereka diantar dan dijemput naik mobil. Soal pendanaan, ia tidak tahu dari mana. Manajer yang mengurusi. Rupanya manajernya pintar juga. Tanpa sepengetahuan mereka, manajernya justeru meminta dana dari orang tua mereka juga.

Sebelumnya, ada cerita yang agak lucu, yang sempat membuat orang tuanya stres karena kaget. Pasalnya, kira-kira jam 10 malam (22.00 WIB), orang tuanya membangunkannya, karena seorang polisi datang ke rumah mencarinya. Orang tuanya kelihatan stres. Barangkali dalam pikiran orang tuanya, ia dipanggil polisi mungkin karena berbuat sesuatu kesalahan atau kejahatan. Rupanya Pak Polisi tadi tidak segera memberitahu maksudnya. Padahal polisi itu hanya ingin memberitahu bahwa besoknya ada perubahan jadual pertandingan, jadi ia disuruh mengumpulkan teman-teman.

Pengalaman dalam klub Putra Andalas yang diketuainya dan dimanejeri seorang polisi ini cukup menyenangkan. Klub ini terbina dengan baik. Sehingga berhasil meraih juara kabupaten, setelah melalui kompetisi yang banyak sejak dari antarklub-klub kecil, kemudian antarkecamatan.

Ketika di SMA, dulu ada PPSMA (Pemuda Pemudi Sekolah Menengah Atas) yang kemudian pada tahun 1972 diubah secara nasional oleh Menteri Pendidikan menjadi OSIS. Pada saat perubahan itu, ia terpilih menjadi Ketua OSIS pertama dalam pemilihan yang mirip Pemilu (voting), satu orang murid satu suara.

Setamat dari SMA, masuk ke UGM, ia pun langsung memprakarsai kegiatan organisasi. Awalnya, pada malam inagurasi (acara peresmian atau pelantikan), biasanya tingkat yang lebih tua yang membuat acara tersebut. Tapi waktu itu ia sudah lebih dulu mengorganisir teman-teman yang satu tingkat. Kepada kawan-kawannya dikatakan, “Kita yang punya pesta, kitalah yang bikin.” Setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya diputuskan, mereka yang bikin malam inagurasi dan ia terpilih menjadi ketuanya. Padahal ia baru masuk (mahasiswa baru).

Kemudian ia juga aktif sebagai ketua BKMK. Lalu pada pemilihan senat, ia terpilih menjadi salah satu ketua. Sebenarnya waktu itu ia meraih suara terbanyak.

Selain dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, ia juga aktif di organisasi pemuda gereja N-HKBP. Ia jadi Sekum (sekretaris umum), dulu istilahnya bukan ketua melainkan sekretaria umum.

Kegiatannya di organisasi-organisasi itu cukup menggambarkan betapa senang dan menyatunya dia dalam dunia organisasi. Bahkan boleh diibaratkan, jika ia tidak berorganisasi, seperti makan tanpa garam. Kisah hidupnya memang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan organisasi.

Setelah jadi advokat pun ia langsung mendaftar menjadi anggota Peradin (Persatuan Advokat Indonesia). Berberapa waktu kemudian, ia menjadi komisaris dan akhirnya menjadi Sekretaris Peradin. Pada tahun 1985, semua organisasi advokat menjadi wadah tunggal, Peradin dan yang lain-lain dilebur menjadi Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia).

Di Ikadin, ia memulai dari bawah, mulai dari Wakil Sekretaris Cabang Jakarta (1986), waktu itu wilayah Jakarta masih satu, belum dibagi (Timur, Selatan, Barat, Utara, Pusat). Kemudian menjadi Ketua Cabang Jakarta Barat (1990), terus naik lagi jadi Wakil Sekjen DPP Ikadin (1995), lalu menjadi Pejabat Sekjen DPP, sampai menjadi Sekjen DPP (1992-2002). Sampai akhirnya mencapai puncak menjadi Ketua Umum DPP Ikadin periode 2003-2007. Ia juga aktif sebagai anggota International Bar Association (1985) dan anggota Inter Pacific Bar Association.

Dari jenjang itu, tergambar betapa ia betul-betul menjiwai dunia organisasi advokat ini. Ibarat militer, ia jalani lengkap dengan militansi tinggi mulai dari prajurit sampai jenjang jenderal berbintang empat. Bahkan kini jenderal berbintang lima. Sebab, kini dari 8 (delapan) organisasi advokat, sepakat lagi menunjuknya menjadi koordinator KKAI (Komite Kerja Advokad Indonesia).

KKAI ini dibentuk sehubungan dengan undang-undang yang mengharuskan adanya suatu wadah tunggal advokat. Maka sebelum wadah tunggal tersebut terbentuk, tugas atau kegiatan wadah yang dimaksud, harus dilakukan bersama-sama oleh kedelapan organisasi yang ada sekarang. Sampai sekarang organisasi-organisasi advokat ini memang belum bisa bersatu. Masih terjadi silang pendapat, antara lain yang satu mengatakan ‘wadah tunggal’, dan yang lain mengatakan ‘penetrasi’. Maka sepakatlah untuk membuat suatu koordinasi dari yang delapan tadi, namun masing-masing organisasi itu tetap independen.

Tapi dalam melaksanakan kegiatannya, dibentuk KKAI dimana ia ditunjuk sebagai koordinator. Salah satu tugas KKAI adalah dalam hal pengangkatan advokat, sertifikasi advokat. Lebih jelasnya, yang menandatangani kartu agar bisa berpraktek di pengadilan adalah tugas dan kewenangan Kordinator KKAI. Jadi yang mengeluarkan kartu agar seseorang bisa berpraktek di pengadilan adalah KKAI bukan organisasi seperti Ikadin, AAI, dan sebagainya.

Dalam komunitas adat pun ia ikut aktif. Ia memang tidak memasuki tata-adatnya karena menganggap itu bukan dunianya. Tapi musyawarah adat itu, menurutnya, adalah bagian dari organisasi. Sehingga sekarang ia dipercaya komunitas adat marganya menjadi Ketua Marga Hasibuan. Jabatan ketua marga ini pun tidak langsung serta merta dipercayakan kepadanya. Tapi dimulai dari ketua salah satu seksi kemudian jadi sekretaris, jadi Sekjen, lalu jadi ketua umum.

Ia memang termasuk orang yang tidak suka melompat-lompat dalam meraih sesuatu. Hal ini bahkan sudah merupakan prinsip hidup baginya. Misalnya, kalau ada tangga, dimana ia sedang berdiri di tangga ketiga, dan di tangga ketujuh ada sesuatu rejeki atau kesempatan (kans), hampir jarang ia langsung melompat ke tangga tujuh walaupun ada sesuatu yang menarik di tangga tujuh tersebut.

Jadi ia cenderung selalu meniti anak tangga, dari tangga satu, dua, tiga ke tangga empat dan seterusnya. Setiap tangga itu pun harus diinjak dulu, apa sudah kuat atau tidak. Kalau sudah kuat, baru ia naik ke tangga berikutnya, begitulah seterusnya.

Dalam bayangannya, jika melompat ke tangga tujuh, kalau tidak dapat akan jatuh dan pasti sakitnya bukan main. Jadi ia termasuk orang yang hati-hati dan konservatif, karena ia mempunyai prinsip bahwa kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil. Ia yakin betul hal itu. Kalau Tuhan mau, sesuatu itu pasti diberikan kepadanya.

Makanya ia katakan: “Kelihatannya dalam teori, saya sulit melakukan (lompatan) itu. Bukan saya tidak mungkin lompat. Saya tidak pakai istilah itu. Mungkin suatu saat, bisa saja saya disuruh melompat, tapi itu pasti ada sebabnya. Namun kemungkinan itupun rasanya sulit, karena dalam perjalanan karir saya pun tidak begitu. Baik dalam pencapaian materi maupun karier selalu berjenjang anak tangga. Dan hal itu sudah karakter, barangkali,” jelas Otto yang punya hoby main golf dan bercakap-cakap (mengundang teman untuk ngobrol).

Dalam hal berorganisasi, ia tidak pernah berpikir bahwa ikut berorganisasi agar menjadi ketua. Melainkan ia masuk untuk berbuat sebaik mungkin. Itu saja! Kendati setelah tiba waktunya orang kemudian menunjuk dan memilihnya sebagai ketua. Jadi, menurutnya, pasti tiba waktunya kalau kita selalu berusaha berbuat baik.

Dalam pikirannya, harus ‘everlasting’ (tahan lama). Sesuatu yang didapat itu harus tahan lama, baik dalam berkawan, kalau bisa abadi, dalam arti, ia tidak suka kontroversi atau konflik. Karena memang hal ini sudah merupakan prinsip atau pandangan hidupnya.

Ia juga belajar dari pengalaman. Seringkali beberapa peluang yang ada, yang oleh orang lain bilang itu tidak peluang, tapi ia katakan itu peluang. Tapi sebaliknya, orang mengatakan sesuatu itu peluang tapi ia melihat tidak. Ia mengaku hal ini tidak mudah dijelaskan, entah kenapa.

Umpamanya, ada saja orang yang menerka bahwa arah pikiran dan rencananya jadi politisi. Dalam hati ia mengatakan, terkaan orang itu jauh sekali, namun ia tidak mengatakan ‘tidak’. Makanya ia selalu mengatakan, ‘haruslah kita rajin bersyukur kepada Tuhan, kita harus pintar dan rajin menghitung berkat-berkatNya. Bayangkanlah, untuk matahari terbit besok, kita tidak perlu berdoa. Betapa baiknya Tuhan itu. Apalagi kalau kita berdoa!”

Ia memang seorang yang menjalani kehidupan ini apa adanya dengan tidak pernah berpikiran harus jadi begini, harus jadi begitu. Yang selalu ingin ia lakukan adalah berbuat sebaiknya. Karena, menurutnya, ketika kita targetkan suatu cita-cita ke depan kemudian langkah kita arahkan ke sana, dengan begitu kita nanti jadi terikat, dan ketika ada halangan untuk mencapai ke sana terjadilah konflik.

“Saya hanya berpikiran, setelah kita berbuat yang terbaik, kita lihatlah hari demi hari, tidak perlu terlampau fokus ke sana. Saya seorang advokat, saya berbuat baik sebagai advokat. Setelah itu, advokat saya masih tetap kecil atau menjadi besar, tidak lagi urusan saya. Namun kalau kita memaksakan target hari ini, ketika ada yang menghalangi itu, akan menjadi repot. Jadi semua ada waktunya. Sudah menjadi keyakinan saya dalam hidup ini, bahwa Tuhan itu agung, tapi itupun kita harus melakukannya dengan jujur.”

Ia pun mengemukakan satu pepatah mengenai hidup dan kepuasan yang sudah merupakan suatu filsafat hidup baginya, yaitu: ‘Kalau kita tidak pernah mengatakan cukup, maka kita tidak akan pernah bahagia’.

Mengenai cukup, menurutnya, kitalah yang mengaturnya, kita pula yang membuat ukurannya. Masing-masing takaran orang berbeda. Meskipun orang lain mengatakan bahwa hidup seseorang itu sudah hebat, atau sudah enak, belum tentu orang tersebut merasa hidupnya bahagia. Sebab ukuran dia itu tidak pernah mengatakan cukup.

Ia bilang, mencari kepuasan materi, jabatan dan sebagainya sama seperti meminum air laut, semakin diminum semakin haus. Maka, menurut lulusan sarjana hukum FH-UGM ini, agar kita bisa mengatakan atau merasakan cukup, haruslah bisa bersyukur, apapun yang kita alami. “Kalau kita merasakan Tuhan belum buka apa yang kita inginkan jangan kecil hati sebab mungkin belum waktunya. Percayalah, bila waktunya tiba, Tuhan pasti beri, sebelum waktu itu tiba, bersyukurlah dan jalanilah hidup dengan baik.”

Ia sendiri mengaku selalu menghitung betapa banyaknya yang Tuhan berikan padanya. Sungguh ia hitung tiap hari. Misalnya anak sehat, sekolah dengan baik, tidak melawan, semua pembantu setia, sopir menyetir dengan baik, orang di kantor mau datang bekerja, tidak mengomel, rejeki ada, uang dapat. Ia hitung semua.

Bukan hanya menghitung uangnya saja, tapi semuanya. “Kalau sopir misalnya, menyetir ugal-uagalan, kita akan pusing juga,” ujarnya. Jadi semua harus disyukuri. Orang mungkin berpikir, bahwa ia mengatakan begitu karena hidupnya sudah enak. Padahal sesungguhnya, ia mulai dari nol, datang ke Jakarta tidak punya apa-apa juga, sama seperti yang lain, mahasiswa biasa, bekerja, jadi pegawai, setelah dapat gaji kemudian buka sendiri dengan pegawai satu orang, kemudian menjadi dua-tiga orang pegawai. Jadi sama seperti naik tangga tadi juga, bukan tiba-tiba ia buka kantor yang besar, tidak.

Pada mulanya ia bekerja di kantor pengacara, mulai dari asisten kemudian naik terus hingga bisa membuka kantor sendiri. Kesuksesannya dimulai dengan berbuat baik saja. “Itu saja yang saya tahu yaitu berbuat baik, sebab dengan berbuat baik pasti ada gunanya. Apapun kata orang, ada yang bilang berbuat baik itu bodoh, bagi saya itu tidak mempengaruhi, prinsip itu yang tetap saya yakini,” katanya.

Satu pengalaman yang tak pernah dilupakannya adalah ketika dia pernah menerima imbalan buah pisang dari kliennya, pada awal dirinya terjun sebagai pengacara. Ketika itu, ia mulai aktif sebagai pengacara saat masih duduk di tingkat empat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Yogyakarta. Dia bergabung dengan Biro Bantuan Hukum di kampusnya. Biro Bantuan Hukum itu sangat dekat dengan para pencari keadilan yang kebanyakan wong cilik.

Dari situ ia sudah mulai menikmati profesi pengacara itu. Padahal, dulu setamat SMA, ia tidak pernah berpikir menjadi sarjana hukum. “Pada awalnya bukan itu cita-cita saya,'' katanya. Keinginannya, ketika itu, menjadi insinyur, karena dia dari jurusan Paspal (sekarang IPA) semasa di SMA. Namun, ayahnya menasehatinya (tidak memaksanya) agar memilih jurusan hukum. ''Sudah, satu tahun saya kasih kebebasan buat kamu, kalau boleh, katanya, saya yang tahu kamu, rasanya kau tepatnya menjadi hakim Ya kalau boleh, cobalah,'' saran ayahnya. Ia pun merenungkan lalu mengikuti tes masuk UGM dan tamat tahun 1981.

Ia pun pernah studi di Australia, mengikuti Comparative Law Course di University Technology of Sidney. Bahkan sampai saat ini, ia masih punya kerinduan lebih mendalami ilmu hukum itu. Di tengah kesibukannya, baik sebagai advokat yang juga menjadi konsultan pasar modal dan menjadi arbiter, maupun kegiatan organisasi, ia masih berupaya meraih gelar S-3 di UGM.

Dari kecil dia memang dikenal sebagai seorang ulet dan rendah hati. Kendati ia mengaku dalam perjalanan hidupnya merasa tidak ada yang istimewa. Biasa-biasa saja. Tapi dia juga tidak pernah merasa bahwa hidupnya terlalu tidak istimewa. Namun suatu hal yang boleh dibilang istimewa manakala menelusuri perjalanan hidupnya ke belakang, bahwa memang Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepadanya. Walaupun ia mengaku tidak kaya raya.

Jadi, menurutnya, tidak ada yang secara spesifik sekali yang harus diceritakan dalam perjalanan hidupnya. Kalaupun ada, kalau boleh dibilang spesifik, yaitu kesukaannya berorganisasi sudah ada sejak kecil, mulai dari kelompok-kelompok bermain. Kalau ada teman-teman dua tiga orang, ia suka mengorginisir, seperti, kelompok main bola, ia sudah jadi ketuanya.

Asuhan Orang Tua
Jika ditelururi, perjalanan hidupnya tentu tidaklah terlepas dari proses pengasuhan kedua orang tuanya. Mulai dari rahim ibunya, kelahirannya di rumah toko bernama ‘Sinar Matahari’ yang sekaligus rumah tempat tinggal keluarga di Jalan Sutomo Pematang Siantar. Di situ keluarganya bertetangga dengan warga keturunan Tionghoa. Sehingga dulu ia dan keluarganya bisa bahasa Hok Kian.

Ia adalah anak paling bungsu dari sepuluh bersaudara, 6 (enam) laki-laki dan 4 (empat) perempuan. Orang tuanya, ayah Hasibuan dan ibu Boru Siahaan, seorang pengusaha (wiraswasta). Dalam proses pengasuhannya, Sang Ibu adalah pengajar baginya, namun ayahnyalah yang menjadi idolanya. Padahal ayahnya tidak suka beroganisasi. Tapi ia menyebut ayahnya sebagai konsultannya orang-orang yang berorganisasi.

Karena ayahnya memang tidak mau tampil di depan, namun selalu siap jadi tempat bertanya. Sebab pada zamannya, ayahnya cukup dihormati di tengah masyarakat setempat dan di lingkungan keluarganya. Hal ini antara lain lantaran ayahnya termasuk salah seorang yang lebih dulu meninggalkan kampungnya (Toba) merantau ke Sumatera Timur. Namun ayahnya tidak pernah mau muncul jadi tokoh dalam satu organisasi, kumpulan marga atau yang lainnya, walaupun selalu aktif jadi konsulernya.

Termasuk kepada anak-anak, ayahnya hanya memberikan nasehat agar dalam hidup ini harus selalu berbuat baik, itu saja. Sang Ayah mengatakan bahwa usaha yang cukup keras dibangun itu bukan semata-mata untuk dia tapi untuk anak-anaknya.

Tapi biarpun ayahnya tidak suka aktif berorganisasi, Sang Ayah tidak melarangnya ikut berorganisasi. “Karena memang beliau orang demokrat, beliau membiarkan apapun pilihan anaknya, dan beliau hanya memberikan arahan, misalnya kau ini siapa, apa kemauanmu, dan sebagainya,” kata Otto mengenang.

Ayahnya juga bukan seorang yang rajin ke gereja tapi tiap hari baca Alkitab. Tidak ada hari tanpa baca Alkitab. Maka ketika ia bersama ayahnya pergi ke Israel, biasanya orang harus dituntun dulu oleh pendeta, tapi malah Sang Ayah yang cerita. Jadi Sang Ayah sudah lebih paham, mengingat apa yang dibaca di Alkitab itu.

Dalam hal adat juga ayahnya tidak menjadi pelaku tapi sebagai tempat bertanya. Bukan soal pelaksanaan adatnya tapi bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan.

Sifat ini sedikit-banyak terwariskan kepada Otto. Sama seperti ayahnya, ia juga selalu berupaya mendamaikan orang yang bermasalah. “Memang, sama seperti beliau, saya paling tidak suka dengan konflik. Dimana pun, saya ingin suasananya aman dan damai, bila perlu kita mengalah atau berkorban asal jangan terjadi konflik. Hal itulah yang paling saya wariskan dari Bapak saya,” kata Otto.

Ayahnya memang selalu menanamkan damai itu. “Jika diantara kami anaknya waktu kecil ada sedikit koflik, beliau selalu menganjurkan agar kami (salah satu atau kedua-duanya) berkorban dan mengalah agar kami damai,” kenang Otto.

Mengenai sosok ibunya, yang disebutnya sebagai seorang pengajar yang baik. Ia mengaku belajar banyak dari pengorbanan Sang Ibu, yaitu bagaimanapun susah dan sulitnya hidup tetapi ibunya tetap mendidik dengan baik, bahkan hampir tidak pernah menikmati hidupnya demi kami anak-anaknya. “Beliau mengorbankan dirinya tidak begitu enjoy asalkan anak-anaknya bisa enjoy,” kenang Otto. Mereka 10 bersaudara, semua menikmati bangku sekolah kecuali satu orang yang tidak mau sekolah, sejak SMP saja sudah lari (cabut) melulu kerjanya.

Selain pengaruh ayah dan ibunya, isteri dan anak-anaknya juga turut menopang perjalanan karirnya. Isterinya seorang ibu rumah tangga, yang juga mempunyai latar belakang pendidikan hukum. “Tapi tidak sempat lulus karena ketika tingkat 5, sedang memulai menyusun skripsi, ibu saya sudah sakit. Saya dipesan, selagi beliau sehat agar saya menikah,” kata Otto menjelaskan kenapa isterinya tidak menyelesaikan studinya.

Tadinya, rencananya setelah menikah kuliah akan diteruskan, soalnya tinggal skripsi saja, tetapi rupanya, situasi menghendaki lain, akhirnya kuliah tidak dilanjutkan hanya menjadi ibu rumah tangga.

Istrinya bernama Normawati Damanik, juga berasal dari Siantar, walaupun kenalnya jauh dari Siantar yakni di Yogya. Karena memang mereka sama-sama sekolah di sana. Isterinya kuliah di Atma Jaya sedangkan dia di Universitas Gajah Mada, dan sama-sama jurusan hukum. Sebenarnya mereka bertetangga di Siantar. Tapi waktu di Siantar mereka belum saling kenal. “Jadi jodoh itu tidah jauh rupanya, sudah jauh-jauh melanglangbuana kemana-mana cari jodoh ternyata tetangga juga, ya dekatlah,” katanya.

Pernikahan mereka dikaruniai 4 (empat) anak. Anak pertama sampai ketiga perempuan dan anak paling bungsu laki-laki. Kini, anak pertama Putri Linardo Hasibuan sudah kuliah jurusan ekonomi di Curtin University, Australia. Anak kedua Lionie Petty Hasibuan masih SMP. Anak ketiga Natalia Octavia Hasibuan serta anak paling bungsu Yakub Putra Hasibuan, masih duduk di SD. Jarak kelahiran anak-anaknya memang agak jauh, ada yang empat tahun dan yang paling dekat tiga tahun.

Dan ternyata, isterinya menjadi pengajar yang baik juga bagi anak-anaknya. Terbukti, anak yang pertama mereka diterima di UGM, tetapi sesudah mendaftar dan mengikuti orientasi, kebetulan merasa tidak cocok. Akhirnya kuliah di Australia.

Ia memberi kebebasan kepada anak-anaknya. Praktis ia tidak pernah menganjurkan anaknya agar terjun ke dunia hukum. Baginya ke manapun pilihan anak-anaknya, boleh saja. Tetapi satu hal yang ia tekankan adalah di bidang apapun harus ‘the best’. Malah kalau tidak sarjana pun tidak apa–apa. Kalau mereka punya keahlian itu sudah cukup. Jangan sampai menjadi orang yang cenderung “sarjana minded” atau “gelar minded” tapi harus “ilmu minded”. Jadi ilmunya yang harus dikuasai.

Sebab ia melihat, dalam kehidupan yang sukses itu, ternyata bukan dari orang yang bergelar, melainkan orang yang bisa menguasai ilmu atau memperaktekkan ilmunya dengan baik. Jadi gelar tidak menjamin kesuksesan orang, walaupun itu salah satu ukurannya. Jadi bukan gelarnya tapi ilmunya harus dapat, syukur kalau berilmu dan bergelar, jangan bergelar tapi tidak berilmu.

Paradigma seperti ini perlu disosialisasikan. Jangan malah seperti di kampung, dimana masih ada orang tua mengatakan kepada anaknya, “Anakku, apa lagi gunanya kau sekolah, sedangkan sarjana saja banyak menganggur.” Jadi maksudnya, buat apa lagi sekolah sebab yang sekolah banyak yang menganggur. Sebenarnya cara berpikir ini harus dibalik. Si orang tua harusnya berkata, “Anakku, rajinlah sekolah, sebab sarjana saja banyak yang menganggur, apalagi kalau tidak sekolah.”

Kepada anak pertamanya, memang sering dipancing agar mengambil bidang kedokteran atau yang lain. Tetapi anaknya tetap konsisten memilih jurusan ekonomi. Sebelumnya ia tanya anaknya, “Kira-kira dalam hidupmu maumu itu seperti apa?” Jadi ia tidak tanya langsung mau ke fakultas apa. Kemudian setelah anaknya menjawab, baru ia pikir bahwa pendekatannya lebih tepat dari ekonomi. Karena ia bukan ahli di bidang ekonomi, lalu anaknya dipercayakan kepada temannya seorang doktor ekonomi, salah satu asisten deputi menteri, untuk konsultasi. Setelah bertemu dua jam baru anaknya mengambil pilihan.

Nama: Otto Hasibuan, SH, MM
Lahir: Pematang Siantar, 5 Mei 1955
Agama: Kristen
Profesi: Advokat
Jabatan: Ketua Umum DPP Ikadin
Isteri: Normawati Damanik
Anak:
Putri Linardo Hasibuan (kuliah jurusan ekonomi di Curtin University, Australia)
Lionie Petty Hasibuan (SMP)
Natalia Octavia Hasibuan (SD)
Yakub Putra Hasibuan (SD)

Ayah: Hasibuan
Ibu: Boru Siahaan

Pendidikan:
S1 Fakultas Hukum UGM
Comparative Law Course di University Technology of Sidney
Kandidat Doktor di UGM

Organisasi:
Wakil Sekretaris Cabang Jakarta (1986)
Ketua Cabang Jakarta Barat (1990)
Wakil Sekjen DPP Ikadin (1995)
Pejabat Sekjen DPP Ikadin dan Sekjen DPP (1992-2002)
Ketua Umum DPP Ikadin periode 2003-2007
Kordinator KKAI
Anggota International Bar Association (1985)
Anggota Inter Pacific Bar Association.

dikutip dari berbagai sumber


Posted at 03:43 am by lino
Make a comment

Dr. Muchtar Pakpahan, SH, MA

Buruh Membutuhkan Partai

Nasib kaum buruh Indonesia di mata Ketua Umum Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) Dr Muchtar Pakpahan selalu tidak jelas. Mereka menjadi objek dalam kegiatan dunia usaha. Kesejahteraan buruh sebagian besar memprihatinkan. Padahal kaum buruh memiliki andil sangat besar dalam memajukan perusahaan dan memberi devisa bagi bangsa.

Bukan sekarang saja Pakpahan berpikir bahwa kaum buruh memerlukan wadah untuk memperjuangkan nasibnya. Sudah sejak lama ia berkecimpung di bidang perburuhan. Ia adalah pendiri sekaligus ketua umum Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI). Lembaga ini kerap melakukan aksi demo bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi menuntut perlakuan yang lebih adil dan demokratis terhadap kaum buruh.

Terbukanya era reformasi membuatnya memiliki kesempatan untuk memperjuangkan kaum buruh pada tingkat politik praktis. Ia bersama aktivis buruh di SBSI pun membentuk Partai Buruh Nasional (PBN). Partai ini ikut dalam Pemilu 1999, namun sayangnya tidak mendapat suara yang cukup untuk menempatkan wakilnya di lembaga legislatif. Saat itu ia masih bisa berharap dengan beberapa aktivis buruh yang bergabung dengan partai besar dan duduk di lembaga legislatif dapat memperjuangkan nasib buruh.

Kebutuhan terhadap partai politik ini semakin terasa ketika selesai pemilu, menghasilkan 6 partai pemenang Pemilu. Dari pengalaman tiga tahun bersama para anggota MPR dari hasil pemilu itu, tidak ada partai politik yang tertarik dengan aspirasi buruh. “Hal ini jelas terlihat dari ketika kami mengajukan reformasi undang-undang bidang perburuhan, tidak ada satu pun yang tertarik. Juga, ketika terdapat kasus-kasus yang dihadapi buruh, tidak ada anggota DPR dari parpol yang tertarik. Kemudian masalah pengangguran yang semakin mendesak, dan tidak ada satu konsep pun dari mereka yang peduli untuk mengatasi pengangguran kecuali semakin sibuk dengan urusannya masing-masing. Dilihat dari tiga fakta itu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) atau buruh khususnya membutuhkan partai,” paparnya

Sebelumnya pernah terbentuk partai yang bertekad memperjuangkan buruh, yaitu Partai Buruh Nasional (PBN). Namun dalam pemilu tidak berhasil menempatkan wakil di lembaga legislatif. Walaupun demikian, ada beberapa orang SBSI yang mewakili PDI-P. “Kami pikir mereka dapat menjadi saluran aspirasi buruh, tapi ternyata tidak, bahkan banyak orang-orang PDI-P yang menganiaya anggota SBSI, seperti juga yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila pada masa Golkar berkuasa. Dari fakta itu, SBSI melihat harus ada wakilnya di DPR. Pertama, untuk memperbaiki kondisi negara. Sebab jika kondisi negara tidak baik kondisi buruh tentu juga tidak baik. Sebab apapun kebijakaan negara pasti menyangkut nasib buruh. Kedua, untuk memperjuangkan nasib buruh itu sendiri. Itulah yang melatarbelakangi pendirian dari Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD),” jelasnya.

Ditambahkan Pakpahan, PBSD ini tumbuh dari masyarakat bawah yang telah kecewa oleh idolanya. Ia mencontohkan, secara pribadi sangat mengidolakan Megawati, lalu banyak juga dari para buruh mengidolakan Megawati yang kebetulan di PDI-P. Ketika PDI-P mengecewakan aspirasi buruh, secara otomatis Megawati juga mengecewakan. Dorongan-dorongan inilah yang datang dari bawah. Kemudian Pakpahan menyebutkan kendala-kendala yang ada dalam membentuk sebuah partai adalah partai tersebut harus didukung dalam tiga kekuatan. Kekuatan massa, tokoh, dan uang. PBSD diakui memiliki massa dan tokoh yang bisa diandalkan. Tetapi untuk soal uang, PBSD mengaku belum punya.

“Partai kami masih hidup dengan sistem pendanaan sendiri. Namun dalam berpolitik, hanya dengan menggunakan hati nurani tanpa uang, itu sangat sulit. Contohnya penyosialisaian visi dan misi partai. Jika disebutkan kendala kami yaitu pendanaan,” jelasnya.

Meskipun PBSD menggunakan kata sosial, Pakpahan mengatakan hal itu bukan berarti berada di sayap kiri, namun merupakan pemain politik yang pernah di kiri dan sekarang berada di tengah. Hal itu terlihat dengan menggunakan kata demokrat. Ia mencontohkan, di seluruh dunia, setiap gerakan buruh memang berasal dari kiri. Dalam sidang ILO, pengusaha menempati tempat duduk di kanan, kaum buruh di sebelah kiri, dan pemerintah berada tengah-tengahnya. “Kami berada di tengah untuk melahirkan dan menggagasi gagasan jalan tengah, win-win solution, antikekerasan, tidak percaya revolusi namun percaya pada sistematika demokrasi itulah sosial demokrat (Setiap orang punya harga namun tidak menjadi miskin),” lanjutnya.

Partai politik yang mengatasnamakan perwakilan buruh di Indonesia saat ini dua. Kalau terlalu banyak partai buruh, ia pun khawatir suara mereka akan terpecah yang berakibat buruk pada peraihan kursi wakil rakyat dari kalangan buruh. Ia memandang jalan yang terbaik adalah terjadinya persatuan di antara partai buruh yang ada. Namun saat ini, katanya, PBSD lebih banyak menerima orang-orang dari partai lain daripada melakukan peleburan partai.

Kondisi bangsa saat ini dinilainya secara umum semakin memprihatinkan. Presiden Megawati tampak tidak memperlihatkan kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kecuali di bidang militer. Dalam bidang politik pun, Mega dianggap Pakpahan mengambil kebijakan yang irasional. Kebijakannya sulit diterima masyarakat. Salah satunya adalah tentang pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Patut dipertanyakan mengapa Megawati lebih mendukung Sutiyoso dibandingkan kader dari PDI-P sendiri. Padahal Sutiyoso bukanlah kader PDI-P, bahkan dicurigai terlibat peristiwa 27 Juli, yang mengakibatkan beberapa kader PDI dan pendukung Mega terluka parah.

Sementara kepemimpinan nasional sebelumnya di bawah Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dianggapnya memiliki kemampuan dalam membawa Indonesia ke dalam wacana demokrasi. Namun, karena kelemahan fisiknya, belakangan ia dipengaruhi oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Pakpahan menilai, orang-orang yang terdekatnya inilah yang harus bertanggung jawab atas jatuhnya Gus Dur dari kursi presiden.

Dengan terbentuknya PBSD, ia berharap bisa menyumbang tenaga untuk memperbaiki negara dan bangsa dari keterpurukan. Menurut pandangannya, secara konseptual untuk membangun wellfare state membutuhkan moralitas pemimpin yang adil. Dengan moralitas yang dimilikinya, ia mengaku siap bersaing dan mengikuti pemilihan umum dan siap dipilih menjadi presiden. Wellfare state merupakan salah satu hal yang diperjuangkan oleh masyarakat buruh di seluruh dunia. Untuk itu ia memiliki strategi dalam menciptakan impian masyarakat. Menurutnya, yang pertama dilakukan untuk membangun kembali bangsa ini adalah mengangkat orang-orang atau individu yang tepat sehingga dapat melahirkan sebuah sistem yang benar untuk dapat dilanjutkan oleh orang-orang yang benar juga.

Ia juga berharap bisa mengikuti senior pejuang partai buruh di dunia yang telah sukses. Ia memiliki idola tokoh buruh dunia yang lurus dan tidak mau korupsi. Mereka adalah mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandella, mantan Presiden Filipina Cory Aquino, mantan Presiden Cekoslawakia Vaclav Havel, Presiden Korea Selatan Kim Dae Jung, dan Lech Walesa.

Pakpahan lahir pada tanggal 21 Desember 1953 dari keluarga petani. Pada usia 11 tahun ayahnya meninggal. Ketika menanjak pada usia 18 tahun, giliran ibunya yang meninggalkannya untuk selama-lamanya. Ia besar di desa Banjang, Bukit Dua, Tana Jawa, Simalungun, Sumatera Utara.

Untuk bisa sekolah hingga kuliah, ia menghidupi dirinya dengan cara menarik becak sejak tahun 1969. Dengan pengalaman hidup dalam kesusahan itu membuatnya menjadi mudah prihatin ketika melihat orang lain menderita. Ia juga mengaku sering melihat orang kecil yang menjadi objek penganiayaan, dan ia selalu memihak kepada orang yang teraniaya. Setelah tamat dari kuliah hukum USU 1978, saat itu ia bernazar untuk memberikan hidupnya kepada orang miskin dan jika nanti memilki seorang anak pertama laki-laki, akan dibimbingnya untuk menjadi seorang pendeta. Dan saat ini anaknya, Binsar Pakpahan, sudah hampir tamat dari kuliah dan kemungkinan menjadi pendeta tahun ini atau paling lama tahun depan. Sejak tahun 1978 hingga sekarang ia mengaku hidupnya tetap miskin, miskin harta dunia namun kaya nama baik.

Sepanjang hidupnya ia mengaku ada empat orang yang mempengaruhi pemikiran dan langkahnya.

Pertama adalah sang ibu. Ibu menjadi tempat untuk mencurahkan isi hatinya dan mampu menjadi orang yang menerima aspirasi dan menjaga rahasia orang.

Kedua adalah abangnya yang tertua. Ia mengaku belajar tanggung jawab darinya yang sejak usia muda ia telah menempatkan diri dalam keluarga sebagai ayah. Sehingga ia tidak begitu merasa sangat kehilangan sosok ayah yang meninggal, karena sosok tersebut dapat dilihat dari kehidupan abangnya.

Orang ketiga yang memiliki pengaruh pada dirinya adalah Bung Karno. Buku-buku Bung Karno tentang patriotisme dan nasionalisme dibaca habis sehingga memperdalam kecintaannya pada bangsa dan negara.

Dan yang keempat adalah seorang pemikir Kristen yaitu Bapak TB. Simatupang. Simatupang mengajarkan kepadanya untuk senantiasa berkata yang benar apa adanya. Di luar itu, ada kemungkinan masih terdapat orang yang mempengaruhi jalan hidupnya secara tidak langsung. Namun, empat orang itulah yang dianggap Pakpahan telah mempengaruhi jalan hidupnya secara langsung.

Isterinya bernama Roseintan br Marpaung, anak seorang polisi. Dulu, mertuanya pernah mengingatkan dirinya untuk memperjuangkan keberadaan polisi agar keluar dari ABRI. Kini, memang polisi telah keluar dari struktur militer.

Nama: Dr. Muchtar Pakpahan, SH, MA
Lahir: Pematang Siantar, 21 December 1953
Pendidikan:
S-1 Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 1981
S-2 Program Pascasarjana Universitas Indonesia
S-3, Program Pascasarjana Universitas Indonesia
Jabatan:
Ketua Umum DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
Ketua Umum Majelis Pertimbangan Pusat Partai Buruh Sosial Demokrat
Vice Presiden of World Confederation of Labor, ILO, Geneva

Penghargaan:
1. George Meany Award from AFLCIO-USA 1997
2. RULE of Law Award from ABA-USA, 1997
3. Peace of Justice Award, from rainbow Push Coalition, 1997
4. Honoris Causa, from Dickenson College, 1997
5. Quizenpenning from Netherlands. March, 1998
6. Labor Defender Right Award, from CLC-Canada, June 1998
7. Human Right. Defender, from the President of France when celebrating 50 years Human Right Declaration, December 1998
8. Labor Right Award, from CNV-Netherlands, May, 1999

dikutip dari berbagai sumber


Posted at 03:34 am by lino
Make a comment

Mochtar Lubis

Pahlawan di Pentas Jurnalistik

Pemred mantan Harian Indonesia Raya ini pernah dipenjara karena karya-karya jurnalistiknya.
Wartawan senior ini lahir di Padang, Sumatera Barat, 7 Maret 1922. Setelah tamat sekolah dasar berbahasa Belanda HIS di Sungai Penuh, dia melanjutkan pelajaran di sekolah ekonomi partikelir di Kayutanam. Pendidikan formalnya tidak sampai pada taraf AMS atau HBS.

Namun, putera Pandapotan Lubis, pegawai Pangreh Praja atau binnenlands bestuur (BB) pemerintah kolonial Hindia Belanda yang ketika pensiun pertengahan 1930-an menjabat sebagai Demang atau Kepala Daerah Kerinci, ini sempat menjadi guru sekolah di Pulau Nias, sebelum datang ke Jakarta. Ia memang seorang otodidak tulen.

Pada zaman Jepang, ia bekerja sebagai anggota tim yang memonitor siaran radio Sekutu di luar negeri. Berita yang didengar lalu dituliskan dalam laporan untuk disampaikan kepada Gunseikanbu, kantor pemerintah bala tentara Dai Nippon. Demi sekuriti dan agar berita radio itu tidak tersebar ke dalam masyarakat, tim monitor tinggal terpisah dalam kompleks perumahan di Jalan Timor, di belakang hotel milik Jepang, di Jalan Thamrin sekarang. Dalam tim itu terdapat Dr. Janssen mantan pegawai Algemene Secretarie di Bogor yang paham bahasa Jepang, J.H. Ritman mantan Pemred Harian Bataviaasche Nieuwsblad, Thambu mantan wartawan Ceylon yang melarikan diri dari Singapura setelah kota itu jatuh ke tangan Jepang dan Mochtar Lubis. Pada masa itulah, akhir 1944, Lubis menikah dengan gadis Sunda, Halimah, yang bekerja di Sekretariat Redaksi Harian Asia Raja. (Halimah meninggal pada usia 77 tahun, 27 Agustus 2001).

Setelah proklamasi kemerdekaan dan kantor berita Antara yang didirikan tahun 1937 oleh Adam Malik dkk muncul kembali. Mochtar Lubis bergabung dengan Antara. Karena paham bahasa Inggris secara aktif, ia menjadi penghubung dengan para koresponden asing yang mulai berdatangan ke Jawa untuk meliput kisah Revolusi Indonesia. Sosoknya yang tinggi 1.85 meter merupakan pemandangan familier di tengah war correspondents yang bule-bule. Menjelang penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) 27 Desember 1949, ia bersama Hasjim Mahdan mendapat ide untuk memulai surat kabar baru. Maka lahirlah harian Indonesia Raya. Mochtar Lubis sebagai pemrednya. Ketika pertengahan 1950 pecah Perang Korea, Lubis pergi meliput pertempuran di Korea Selatan. Lalu ia pun terkenal sebagai koresponden perang. Pada parohan pertama dasawarsa 1950, ketika di zaman liberal, demokrasi parlementer, sangat dominan adanya personal journalism. Maka, Moctar Lubis adalah identik dengan Indonesia Raya, begitu pula sebaliknya. Surat kabar dikenal oleh yang memimpinnya: B.M. Diah di Merdeka, S Tasrif di Abadi, Rosihan Anwar di Pedoman.

Sebelum dikenai tahanan rumah pada 1957 dan tahanan penjara selama sembilan tahun sampai 1966, menurut penuturan H. Rosihan Anwar, Mochtar Lubis membikin masyarakat gempar dengan beberapa cerita/berita, yang disebut "affair".

Pertama, affair pelecehan seksual yang dialami Nyonya Yanti Sulaiman, ahli purbakala, pegawai Bagian Kebudayaan Kementerian P & K. Bosnya di bagian itu bernama Sudarsono tidak saja berusaha merayu, melainkan juga mengeluarkan kata-kata seks serba "serem". Tidak saja Indonesia Raya, melainkan juga Pedoman berhari-hari menyiarkan cerita asyik tentang sang Don Juan Sudarsono.

Kedua, affair Hartini ketika terungkap hubungan Presiden Soekarno dengan seorang wanita di Salatiga yang mengakibatkan Nyonya Fatmawati berang dan kemudian meninggalkan istana.

Ketiga, affair Roeslan Abdulgani. Pada 13 Agustus 1956, CPM menangkap mantan Menteri Penerangan dalam kabinet Burhanuddin Harahap, Syamsudin Sutan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara, Pieter de Queljoe, karena urusan korupsi yang melibatkan Lie Hok Thay yang lebih dulu ditahan. Hok Thay mengaku memberikan uang satu setengah juta rupiah kepada Roeslan Abdulgani yang berasal dari ongkos mencetak kartu suara pemilu. Akibatnya, Roeslan yang telah menjadi Menteri Luar Negeri dalam kabinet Ali Sastroamidjojo hendak ditahan oleh CPM dua jam sebelum keberangkatannya tanggal 14 Agustus ke London untuk menghadiri konferensi internasional mengenai Terusan Suez. Presiden Mesir Nasser baru saja menasionalisasikan Suez. Berkat intervensi PM Ali dan Kepala Staf Nasution, penangkapan dibatalkan, dan Roeslan bisa berangkat ke luar negeri.

Dapat dimengerti apabila Presiden Soekarno yang tengah mewujudkan konsep politiknya --kelak menjelma sebagai demokrasi terpimpin Orde Lama-- marah-marah terhadap Lubis dan Indonesia Raya. Kolonel A.H. Nasution menjadi sekutu terpercaya Soekarno. Di musim gugur 1956, International Press Institute menyelenggarakan pertemuan para editor Indonesia dan editor Belanda di Zurich, Swiss, untuk mendiskusikan hubungan kedua negara. Sehari sebelum keberangkatan para editor, Mochtar dan Rosihan Anwar diinterogasi oleh CPM selama delapan jam di markasnya mengenai "sesuatu pemberitaan". Mereka diminta untuk stand by terus, namun tidak mereka indahkan.
Keesokan harinya, Mochtar dan Rosihan Anwar serta Diah, Tasrif, Wonohito, Adam Malik naik pesawat KLM dari Kemayoran. Lebih dari sebulan mereka berada di luar negeri menunggu situasi aman di Tanah Air. Kemudian mereka kembali dan di bandara diberitahu, mereka tidak akan ditangkap oleh Jaksa Agung. Rosihan Anwar memang tidak diapa-apakan, tetapi Mochtar tidak lama kemudian dikenai tahanan rumah. Ia mencoba memimpin Indonesia Raya dari rumah, tapi makin hari makin sulit situasinya. Pada 1961, ia dipindahkan ke penjara Madiun dan di sana ditahan bersama mantan PM Sjahrir, Mohammad Roem, Anak Agung Gde Agung, Sultan Hamid, Soebadio Sastrosatomo dan lain-lain. Keadaan di Tanah Air kacau. Peristiwa PRRI-Permesta menggoyahkan stabilitas. Kebebasan pers sirna. Indonesia Raya, Pedoman, Abadi dilarang terbit oleh Soekarno-Nasution.

Selain sebagai wartawan, Mochtar Lubis juga dikenal sebagai sastrawan. Ia pandai pula melukis dan membuat patung dari keramik. Mulanya dia menulis cerpen dengan menampilkan tokoh karikatural si Djamal. Kemudian dia bergerak di bidang penulisan novel. Di antara novelnya dapat disebut: Harimau, Harimau!, Senja di Jakarta, Jalan Tak Ada Ujung, Berkelana Dalam Rimba. Dia memperoleh Magsaysay Award untuk jurnalistik dan kesusastraan.

Setelah tahun 1968 Indonesia Raya diizinkan terbit kembali, Lubis melancarkan "perang salibnya" terhadap korupsi di Pertamina. Bos perusahaan negara itu, Letnan Jenderal Ibnu Soetowo, disorot dengan tajam, namun sia-sia belaka. Ibnu boleh mundur sebagai Direktur Utama Pertamina, akan tetapi posisinya tetap kokoh dan harta yang dikumpulkannya tidak dijamah. Mochtar lubis memang menjadi pahlawan di pentas jurnalistik, itulah yang amat disukainya. Apakah soalnya menyangkut pencemaran lingkungan hidup atau pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM), bisa dijamin ia ada di sana sebagai pembela perjuangan untuk yang benar dan adil. "Hero-complex"-nya menjadi motor pendorong dan motivasi penting dalam tindak-tanduknya.

Ketika terjadi peristiwa Malari Januari 1974 dan para mahasiswa beraksi mendemo PM Tanaka dari Jepang, kebakaran terjadi di Pasar Senen, disulut oleh anak buah Ali Moertopo, Presiden Soeharto jadi gelagapan. Ia instruksikan membredel sejumlah surat kabar, di antaranya Indonesia Raya, Pedoman, dan Abadi. Lubis sendiri ditahan selama dua bulan.
Setelah bebas lagi bergerak, Mochtar banyak aktif di pelbagai organisasi jurnalistik luar negeri seperti Press Foundation of Asia. Di dalam negeri, dia mendirikan majalah sastra Horison dan menjadi Direktur Yayasan Obor Indonesia yang berprestasi menerbitkan buku-buku bermutu, baik yang dari luar negeri maupun domestik. Usaha penerbitan itu bisa tinggal landas lantaran yayasan ini memperoleh dana dari luar, seperti Ivan Kats dari Asia Foundation. Sesungguhnya, salah satu ciri khas Mochtar Lubis ialah PR (public relations) yang kuat, keluwesan bergaul, antusiasme terhadap sesuatu cause seperti ekologi, demokrasi, keadilan, dan hukum. Pintu yang diketoknya menjadi terbuka dan soal pendanaan tak jadi masalah.

Pada saat acara HUT ke-80 Mochtar Lubis, 9 Maret 2002 lalu, seorang pembicara dari LIPI, yaitu Dr. Mochtar Pabottinggi, menamakan Mochtar sebagai "person of character", insan nan berwatak. Di negeri kita sekarang, makin langka "person of character" itu. Bung Hatta di zaman Pendidikan Nasional Indonesia awal 1930-an suka menyerukan agar tampillah manusia-manusia yang punya karakter. Ibu Pertiwi tetap mengharapkan dan memerlukan banyak "person of character". Maka, tutur wartawan senior H. Rosihan Anwar, dalam kolomnya di Majalah Gatra Nomor 17 Tahun ke VIII, 11 Maret 2002, yang menjadi sumber artikel ini: "Dalam cahaya, kita menghormati wartawan Mochtar Lubis yang sudah sepuh. Sudah saatnya dia dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputra oleh Presiden RI."

Nama : Mochtar Lubis
Tempat/Tgl. Lahir : Padang, 7 Maret 1922
Agama :  Islam
Isteri: Halimah, 77 tahun, tutup usia pada 27 Agustus 2001
Karir :
:: Sastrawan
:: Wartawan KBN Antara
:: Pemred Harian Indonesia Raya
:: Pendiri majalah sastra Horison
:: Direktur Yayasan Obor Indonesia
Pendidikan : HIS di Sungai Penuh
Organisasi : Press Foundation of Asia
Penghargaan : Magsaysay Award untuk jurnalistik dan kesusastraan
Novel : Harimau, Harimau!, Senja di Jakarta, Jalan Tak Ada Ujung, Berkelana Dalam Rimba.
Alamat :

dikutip dari berbagai sumber

 


Posted at 03:30 am by lino
Make a comment

Miranda S Goeltom

 

'Miss Telat' Nyaris Jadi Korban Bom

Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia ini nyaris jadi korban bom di Hotel JW Marriot Jakarta. Siang itu, ia memang tengah menuju restoran Syailendra di Hotel JW Marriot itu untuk memenuhi janji makan siang di di hotel itu dengan Hans WinkelBolen, Direktur Rabo Bank yang akan mengakhir masa tugasnya di Jakarta. Tapi karena ia telat seperti kebiasaannya --  sehingga teman-temannya menjulukinya 'Miss Telat' -- ia selamat tak terkena bom.

Miranda berjanji akan datang pukul 12.00 Wib untuk makan siang itu. Tapi sampi pukul 12.30 Wib ia masih sedang menuju tempat. Alasannya klasik, jalanan seputar lokasi itu macet. Sopirnya Zaenal sudah mencoba potong jalan, tetapi tetap juga telat. Beberapa puluh meter dari hotel itu, ia pun sempat menelepon Hans memberitahu keterlambatannya karena macet.

Tiba-tiba terdengar suara ledakan, lalu nyala api menyembur, asap tebal mengepul dan jerit tangis melengking. Miranda meminta sopirnya putar balik. Ia bersyukur terhindar dari maut itu. Ia pun mencoba menelepon Hans berulangkali, tapi tidak ada jawaban. Belakangan diketahui, Hans WinkelBolen tewas akibat ledakan bom itu.

Wanita cerdas ini dilahirkan di Jakarta tanggal 19 Juni 1949. Menyelesaikan pendidikannya sebagai Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia, meraih gelar Master in Political Economy di Boston University , USA dan gelar Ph D dalam Ilmu Ekonomi juga di Boston University, USA. Disertasinya berjudul "Financial Liberalization, Capital Structure, and Investment: An Empirical Analysis of Indonesian Panel Data, 1981-1988".

Pengalaman kerjanya di samping sebagai staf pengajar di berbagai lembaga juga sebagai anggota kelompok kerja Dewan Moneter, anggota Tim Teknis Pengkajian Proyek Pemerintah, BUMN dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/BUMN, serta sebagai Deputi Asisten Menko Ekku Wasbang, Republik Indonesia.

Dengan disahkannya UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka berdasarkan Keppres Nomor 150/M Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999, ia diangkat menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk masa jabatan  selama 4 (empat) tahun.

Kemudian Presiden Megawati Soekarnoputri mengajukannya salah satu dari tiga calon Gubernur Bank Indonesia (BI), untuk menggantikan Syahril Sabirin yang berakhir masa jabatannya, 17 Mei 2003, yakni Miranda S Goeltom, Burhanuddin Abdullah, dan Cyrillus Harinowo,  Jumat 14 Februari 2003.

Pada proses pencalonan, terutama proses fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) yang dilakukan DPR dirasakannya berlangsung tidak fair. banyak hal-hal yang menyimpang dari substansi. mantan suaminya, Siregar, juga mengumbar cerita-cerita kurang baik tentang dia.

DPR pun terbawa, sengaja atau tidak, ke arah cerita Siregar itu. Dalam proses fit and proper test yang dimulai sejak pukul 10.00 pagi, masing-masing calonmenyampaikan misi dan visi. Miranda S Goeltom mendapat kesempatan pertama, Cyrillus Harinowo mendapat giliran kedua dan Burhanuddin mendapat kesempatan paling akhir pada malam hari.

Pemungutan suara berlangsung hingga tengah malam, Senin (12/5/03),. Akhirnya Burhanuddin Abdullah terpilih menjadi  Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru. Ia meraih 34 suara dari 52 anggota Komisi IX DPR. Miranda S Goeltom hanya meraih 18 suara dan Cyrillus Harinowo tidak meraih satu suara pun.

Nama: Miranda S Goeltom
Lahir: Jakarta 19 Juni 1949
Agama: Kristen
Jabatan: Deputi Gubernur BI 1999-2003
Pendidikan:
Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia
Master in Political Economy di Boston University , USA
Ph D dalam Ilmu Ekonomi juga di Boston University, USA.
Karier:
Dosen FE Universitas Indonesia
Anggota kelompok kerja Dewan Moneter
Anggota Tim Teknis Pengkajian Proyek Pemerintah, BUMN dan Swasta
Deputi Asisten Menko Ekku Wasbang, Republik Indonesia

dikutip dari berbagai sumber

 


Posted at 03:25 am by lino
Make a comment

Maruarar Siahaan SH

Tak Sangka Jadi Hakim Konstitusi

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu ini tidak menyangka akan terpilih menjadi hakim konstitusi. Ketua Mahkamah Agung yang memilihnya untuk jabatan baru itu. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1967 ini mengaku ditelepon Bagir Manan 10 hari sebelum pelantikannya.

Nama: Maruarar Siahaan SH
Lahir: 61 tahun
Jabatan: Hakim Konstitusi
Pendidikan: Sarjana Hukum FH-UI
Karir: Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

dikutip dari berbagai sumber

 


Posted at 03:20 am by lino
Comments (1)

Next Page



:: Web Shoutbox
:: Isi komentar disini

:: Favorite
:: Batak Web
:: Batak Pelangi
:: Detik
:: Kompas
:: Google

:: Recomeded
:: Batak
:: Karo
:: Simalungun
:: Batak Spot
:: Siantar
:: Horas


:: Login


<< May 2003 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31



If you want to be updated on this weblog Enter your email here:


blogdrive